Pemerintah Luncurkan Program PLN Mini di Daerah Terpencil

Pemerintah perlu memikirkan aspek profitabilitas dalam rancangan regulasi agar menarik pihak swasta untuk membuat semacam "PLN mini", kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang.

"APLSI menyambut baik rencana pemerintah meluncurkan PLN Mini. Hanya saja, pemerintah perlu mendukung rencana ini dengan aturan yang kuat. Pasalnya, pihak swasta akan mempertimbangkan sisi profitabilitasnya," kata Arthur Simatupang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (4/12/2016).

Menurut Arthur, pihak swasta bukan seperti PT PLN yang memiliki kewajiban "public service obligation", karena itu untuk swasta masuk tingkat keekonomiannya harus positif menghasilkan keuntungan.

Untuk itu, ujar dia, bila pemerintah ingin membuat regulasi terkait PLN mini juga harus ditopang oleh aturan yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan peraturan terkait lainnya, seperti persyaratan rekomendasi instansi terkait.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beleid Permen ESDM PLN Mini dan telah ditandatangani Menteri ESDM Ignatius Jonan. Sekarang sedang diproses di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam beleid itu pihak swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi juga didorong untuk ikut melistriki 2.500 desa di wilayah terpencil.

Dengan demikian, Pemerintah akan mengizinkan swasta untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Pemerintah mengatakan akan menyiapkan insentif-insentif agar swasta tertarik menjadi PLN Mini di daerah-daerah terpencil.

Anggota Komisi VII DPR-RI Falah Amru mengingatkan PT PLN (Persero) untuk lebih fokus pada target 35.000 MW yang ditetapkan pemerintah, termasuk target pemerataan transmisi listrik di seluruh Indonesia.

"PLN harus lebih fokus, karena belum tuntasnya masalah transmisi menjadi kendala di sektor kelistrikan. Jika ini sudah tertangani maka PLN baru bisa melirik bisnis lain," kata Falah Amru, dalam siaran pers, Senin (14/11).

Menurut Falah, gagalnya target 10.000 MW di masa pemerintahan sebelumnya harus menjadi pelajaran bagi PLN untuk melangkah lebih hati-hati.

Sebelumnya, PLN diminta fokus pada pengembangan sistem transmisi dan distribusi agar ada sinergi dalam pembangunan pembangkit 35.000 megawatt, ketimbang ikut mengembangkan panas bumi dengan mengambil alih Pertamina Geothermal Energy (PGE).

"Jadi sudah sangat tepat apa yang disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan bahwa PLN sebaiknya fokus saja pada urusan transmisi sebagai bagian dari penguasaan negara dalam mengamankan energi nasional," kata Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Suryadarma di Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Menurut Suryadarma, jika fokus PLN terbelah maka bisa berpotensi mengganggu pembangunan sistem kelistrikan nasional. (Antara)