Progres Pembangunan Sekolah Sementara di Aceh Capai 25,65 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus memacu penyelesaian pembangunan 13 sekolah sementara yang menjadi prioritas di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Pembangunan kelas sementara dilakukan agar pada saat masa sekolah dimulai pada Bulan Januari ini, proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan. Hingga Senin (2/1/2017), progres fisik pembangunan sekolah sementara yang menjadi prioritas telah mencapai 25,65 persen.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga yang yang juga Ketua Satgas Infrastruktur untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa di Pidie Jaya mengatakan bahwa untuk pembangunan sekolah sementara ini ditargetkan dapat selesai pada akhir Januari atau paling lama sampai pertengahan Februari 2017, selanjutnya dilaksanakan pembangunan kelas permanen, bahkan di beberapa lokasi bisa dilakukan secara paralel dengan verifikasi teknis sekolah lainnya.

"Kegiatan belajar di sekolah akan dimulai pada awal Januari, mungkin (sekolah sementara) belum selesai semuanya oleh sebab itu kami mohon bantuan BNPB untuk menyiapkan bantuan berupa tenda darurat agar anak-anak tetap bisa sekolah,” kata Danis dalam keterangan resmi, Selasa (3/1/2017).

Pekerjaan pembangunan sekolah sementara yang telah dilakukan di 13 sekolah tersebut, rata-rata adalah pengecoran teras kelas, pekerjaan struktur, pekerjaan lantai, dan mulai dilakukan pemasangan rangka ruang kelas sementara, ruang guru, ruang pustaka, dan toilet.

Sementara itu Ketua Harian Satgas Rehab Rekon Bencana Aceh Rezeki Peranginangin mengatakan saat ini telah terbangun beberapa ruang kelas belajar meskipun belum lengkap. "Kami menginstruksikan kepada para kontraktor agar mempercepat proses pembangunan sehingga anak-anak merasa tenang dan optimis bahwa mereka akan dapat bersekolah sebagaimana biasanya,"jelasnya.

Pembangunannya sendiri dilakukan bersama oleh beberapa BUMN Karya untuk konsultan pengawas dan konstruksi. Sebagai kontraktor BUMN yang terlibat diantaranya adalah PT. Waskita Karya, PT. Hutama Karya, PT. Adhi Karya, PT. Nindya Karya, PT. Wijaya Karya, PT. PP, dan PT. Brantas Abipraya. Sementara konsultan pengawas yakni PT. Bina Karya, PT. Yodya Karya dan PT. Virama Karya.

Kementerian PUPR dan BUMN sepakat untuk membuat ruangan kelas dengan sistem modular dengan metode knock down. Menggunakan baja ringan dan dilakukan dengan prinsip knock down sehingga apabila tidak digunakan lagi masih dapat dimanfaatkan oleh BNPB nantinya.

13 sekolah sementara tersebut dibagi menjadi 3 zona. Zona 1 dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya yang memproduksi panel di Banda Aceh dan PT. Nindya Karya yang memproduksi panel di Medan. Sekolah yang menjadi wilayah kerjanya adalah SDN Tampui, SMP Tampui, SD Masjid Trienggading, SD Pelanduk Tunong, PAUD Kasih Ibu, ditambah 2 sekolah dasar diluar sekolah prioritas yakni SD Peudeuk Tunong dan SDN Mereudu.

Zona 2 dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Hutama Karya yang meproduksi panel di Medan. Sekolah yang ditangani adalah SMK Bandar Baru, MIN Paru (tipe panggung), SMP Bandar Baru, SDN Jie Jim.

Pembangunan sekolah sementara di zona 3 dikerjakan oleh PT. PP, PT. Waskita Karya yang memproduksi panel di Medan dan PT. Brantas Abipraya di Banda Aceh. Sekolah yang akan dibangun yakni SD Maliem Dagang, SMKN 1 Bandar Dua, SMP 1 Samalanga dan SMP 2 Pante Raja.