Jembatan Darurat yang dipasang untuk menggantikan sementara Jembatan Kodo yang terputus akibat diterjang banjir Bima, Selasa (3/1/2017) sudah dapat dilalui kendaraan umum. Sesuai dengan target, jembatan tersebut telah selesai pembangunannya pada 31 Desember 2016, namun baru bisa dilewati kemarin setelah melalui beberapa tes.
“Selesai tanggal 31 Desember (2016) dan harus kami tes dan ditambah railing dan portal, jadi bisa dilalui setelah proses tersebut," tutur Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nikmatullah saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).
Awalnya pembangunan jembatan darurat tersebut ditargetkan dilaksanakan selama 9 hari, namun dapat diselesaikan 6 hari. Jembatan darurat yang dipasang memiliki lebar 3,50 meter dan panjang 10 meter, sebelumnya jembatan Kodo 1 memiliki panjang 12 meter dan lebar 7 meter. Untuk jembatan permanen akan segera dilakukan di tahun 2017.
“Untuk permanen kita sudah ajukan untuk menggunakan jembatan rangka baja, nantinya akan dilakukan pengadaan menggunakan anggaran sisa lelang 2017,” tambahnya.
Salah satu penyebab Jembatan Kodo 1 terputus adalah menumpuknya sampah di pilar jembatan yang menahan laju air, sehingga kombinasi antara volume air yang besar dan sampah tersebut mendorong dan merusak pilar sampai putus. Jembatan Kodo 1 berada di jalur utama distribusi logistik dari Bima menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pelabuhan Sape. Putusnya jembatan tersebut mengganggu pasokan logistik ke NTT, terutama memasuki tahun baru kemarin.
Distribusi Hidran Umum
Sementara itu Satuan Kerja (satker) Tanggap Darurat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR telah menyalurkan sebanyak 38 unit Hidran Umum (HU) yang masing-masing memiliki kapasitas 2000 liter dan 150 jerigen berkapasitas 10 liter untuk membantu kebutuhan air bersih bagi korban banjir yang melanda Kota dan Kabupaten Bima beberapa waktu lalu.
Hal tersebut dikatakan Kepala Satker tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Abdul Hakam (4/1). Dkatakannya HU dan jerigen air tersebut tersebar di 16 kelurahan di Kabupaten dan Kota Bima.
“Hingga saat ini suplai air bersih telah dioperasikan sebanyak 5 unit Mobil Tangki Air (MTA) yang melayani distribusi HU tersebut,” tambah Hakam.
Baca Juga: Pemerintah Perbaiki Jembatan Kodo 1 yang Putus Akibat Banjir
Pemasangan HU di lokasi-lokasi tersebut harus memenuhi kriteria sebagai lokasi yang dapat dipasangi HU. "Berdasarkan hasil diskusi pemilihan lokasi kita ada kriterianya, kriteria pertama adalah berada dijalan besar, kedua sudah bersih, ketiga banyak masyarakat yang membutuhkan dan keempat masih mati lampu," tutur Hakam.
Hal tersebut menjadi prioritas utama lokasi yang dapat ditempatkan HU, sedangkan untuk lokasi yang tidak memenuhi kriteria tersebut pihaknya tetap mendistribusikan air tetapi langsung dikucurkan dari MTA.
Selain MTA dan HU, Kementerian PUPR juga mengirimkan dan mengoperasikan 2 unit Dumptruck, 2 unit IPA Mobile, 2 unit Genset (2x15 kva), dan 20 unit Veltbed. 2 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile, berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air siap minum.
"Kita juga datangkan 2 unit IPA mobile kita untuk supply air bersih ke dalam tangki air, karena memang kemampuan PDAM disini agak kecil jadi kita sedang mencari titik kali atau sungai untuk dijadikan sumber air untuk diolah karena IPA ini bisa menghasilkan air siap minum," tambah Hakam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri