Pemerintah Indonesia dan Perancis akan memantapkan kerjasama dalam bidang pembangunan kota hijau. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Perumahan dan Perumahan Berkelanjutan Perancis dan Kementerian Lingkungan, Energi dan Maritim Perancis bertepatan dengan kunjungan Presiden Perancis Francois Hollande yang dijadwalkan pada tanggal 29 Maret 2017.
Sebelumnya telah ditandatangani Letter of Intent mengenai pembangunan perkotaan berkelanjutan antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Duta Besar Perancis Corrine BREUZE pada tanggal 11 Desember 2014 di Bali.
"Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang air minum, air limbah dan kota hijau (Ecodistrict) yang telah diinisiasi untuk sembilan kota di Indonesia," jelas Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (2/3/2017).
Sembilan kota tersebut adalah Semarang, Wonosobo, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Mataram, Purbalingga, Jombang, dan Singkawang. Dari sembilan kota itu, tiga kabupaten/kota merupakan prioritas untuk pilot project ecodistrict yang diawali implementasinya pada tahun 2017 yaitu Kawasan Banjir Kanal Barat Kota Semarang, Kawasan Gajah Wong Kota Yogyakarta, dan Kawasan Pusat Kota di Kabupaten Wonosobo.
Pendanaan program ecodistrict berasal dari pinjaman Pemerintah Perancis sebesar 61 juta Dolar Amerika Serikat (AS) dan APBN sebesar 23,6 juta Dolar AS yang akan digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi, pekerjaan fisik konstruksi bagi ketiga kota/kabupaten dan bantuan teknis.
Sementara kerjasama di bidang air minum yakni pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Benteng Kobema Provinsi Bengkulu, SPAM Jatigede Provinsi Jawa Barat dan SPAM Durolis (Dumai, Rohil, Bengkalis) Provinsi Bengkulu yang ditargetkan akan dimulai tahun 2018.
Untuk air limbah, sudah dimulai review dari desain pengelolaan air limbah Kota Bogor sejak tahun 2015 dan ditargetkan pembangunannya bisa dimulai tahun 2018.
Kerjasama bilateral antara Indonesia-Perancis dibidang infrastruktur sudah terjalin lama diantaranya rehabilitasi sistem primer dan sekunder drainase di Banda Aceh sepanjang 150 Km, termasuk pengadaan stasiun pompa dam pembuatan kolam penampungan.
Baca Juga: Ini Perkembangan Terakhir Proyek Infrastruktur Asian Games 2018
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN