Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan Kementerian Sosial RI akan memaksimalkan komplementaritas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia.
Mensos mengungkapkan PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. PKH mempunyai keunggulan dilihat dari penetapan kriteria penerima yakni sembilan persen kelompok termiskin sehingga lebih tepat sasaran.
"Oleh karena itu penerima PKH seharusnya juga menerima BPNT atau rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat, subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong KUBE - PKH. Jika mereka menerima secara komprehensif diharapkan maksimal lima tahun mandiri. Jika mereka menerima program e- warong KUBE- PKH diharapkan dua tahun mandiri," terang Mensos di Madiun, Jawa Timur, Senin (17/4/2017).
Saat ini, lanjutnya, subsidi dan bantuan kepada keluarga penerima manfaat yang ada dalam APBN 2017 adalah program Beras Sejahtera (Rastra) dengan nilai bantuan 15 kilo per bulan untuk setiap keluarga. Kini cakupannya mencapai 14,3 juta rumah tangga.
Bantuan berikutnya adalah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp110.000 per bulan untuk tiap keluarga. Cakupan BPNT mencapai 1, 28 juta keluarga.
Bantuan Kesehatan dari penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp23.000 per bulan untuk setiap jiwa. Dengan jumlah total penerima 94,3 jiwa.
Bantuan Pendidikan dari Program Indonesia Pintar sebesar Rp450.000 per tahun untuk anak SD, untuk SMP sederajat Rp750.000 per tahun per anak. Sementara untuk SMA dan sederajat mendapat Rp1 juta per tahun per anak. Total penerima bantuan ini 19,7 juta anak.
"Untuk PKH seperti yang sering saya katakan tahun ini terdapat 6 juta penerima PKH dengan nilai bantuan sebesar Ro1.890.000 dan tahun depan Insya Allah ditingkatkan jumlahnya menjadi 10 juta penerima," papar Khofifah.
Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, lanjutnya, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat.
Baca Juga: Mensos: Kesetiakawanan Sosial Penting Bagi Bangsa Indonesia
"Agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga gini ratio antara warga negara yang berada pada level bawah dan level atas tidak terlalu jauh kesenjangannya," harap Mensos.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
Terkini
-
BI: Sektor Perbankan dalam Kondisi Prima di Tengah Krisis Akibat Konflik Timur Tengah
-
Menhub Minta Truk Logistik Tahan Operasi Saat Puncak Arus Balik Lebaran
-
PLN Berhasil Amankan Pasokan Listrik Nasional Saat Salat Idulfitri 1447 H
-
KB Bank Gelontorkan Rp500 Miliar untuk Akses Pembiayaan UMKM
-
Contraflow Diterapkan di Tol Jakarta - Cikampek Siang Ini
-
Puncak Arus Balik Diperkirakan Hari Ini, Pemudik Diminta Optimalkan WFA
-
Mulai Nego dengan Trump, Iran Buka Selat Hormuz Tapi Tetapkan Tarif Rp34 Miliar per Kapal
-
285 Ribu Pemudik Diprediksi Balik ke Jabodetabek Via Jalan Tol Hari Ini
-
Kemenhub Ungkap Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Saat Arus Balik
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp110.750 per Kg, Beras dan Telur Ikut Bergerak