Mensos Optimis Bansos Non Tunai Tingkatkan Inklusi Keuangan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimistis bantuan sosial (bansos) non tunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019 mendatang.

Peningkatan inklusi keuangan tersebut didongkrak dari meningkatnya jumlah rekening perbankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 lalu, tingkat inklusi layanan keuangan menyentuh angka 67,8 persen.

Tidak hanya itu, Khofifah yakin skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

Hal tersebut disampaikan Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan jaminan hidup (Jadup) bagi korban bencana tanah longsor dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Geo Park Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jum'at (28/4).

Khofifah mengatakan, hampir seluruh penerima bansos belum memiliki rekening perbankan. Dengan mekanisme penyaluran non tunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan.

"Dengan terkoneksinya mereka dengan industri keuangan tentu saja berbagai layanan perbankan bisa diakses, minimal mereka bisa menabung," ujarnya.

Khofifah menjelaskan, tahun 2017 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ada sebanyak 6 juta keluarga dan akan ditambah sebanyak 4 juta KPM di tahun 2018 mendatang. Sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta.

Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN).

Baca Juga: Atasi Kemiskinan, Khofifah Ingin Pusat dan Daerah Bersinergi

Khofifah berpendapat, apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.

Tentu saja, lanjut dia hal tersebut ada konsekuensinya. Dengan masih rendahnya literasi layanan perbankan, perlu edukasi terus menerus kepada para penerima manfaat.

Tidak hanya soal bagaimana cara mengambil uang lewat kartu atm, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi.

"Dari data yang ada, di tahun 2016 tingkat literasi Indonesia hanya mencapai 29,66 persen. Artinya dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan," terangnya.

"Saya harap pemerintah daerah bersama perbankan lebih aktif mengedukasi penerima bantuan sosial non tunai," tambah Khofifah.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai. Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.