Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Edhy Prabowo, tanggapi pidato Presiden Joko Widodo soal angka kemiskinan yang turun. Menurutnya, angka yang disebutkan Jokowi tidak sesuai fakta di lapangan.
"Kalau angka kan bisa kita buat. Tapi hakikat yang sesungguhnya itu lebih banyak mana yang menderita hari ini," kata Edhy usai mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-72 di Universitas Bung Karno, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2017).
Sebelumnya, Jokowi mengklaim angka kemiskinan menurun dari Maret 2015 sebesar 28,59 persen, menjadi 27,77 persen pada Maret 2017.
Pernyataan itu disampaikan mantan gubernur DKI Jakarta itu pada rapat paripurna pembukaan masa sidang 2017-2018 DPR di Gedung DPR, Rabu (16/8/2017) kemarin.
Diungkapkan Edhy, dia banyak menemukan warga di kampung-kampung yang tak kuat bayar listrik, karena harga listrik naik signifikan.
"Kalau Anda lihat, di kampung-kampung masyarakat masih ada orang bayar listrik yang tadinya bayar Rp150 ribu, sekarang di atas Rp300 ribu," ujar Edhy.
Lebih lanjut, ketua Komisi IV DPR ini juga mengkritik pembangunan infrastruktur yang sering diunggah Jokowi dalam vlog-nya.
Menurutnya, infrastruktur itu cenderung tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Infrastruktur katanya di mana-mana, kenyataannya infrastruktur itu apa benar meringankan masyarakat kita? Berapa jembatan dibangun, saya ada datanya. Ada ratusan jembatan yang siap dibangun tapi baru berapa persen," tutur Edhy.
Baca Juga: Tim Polo Air Putra Raih Kemenangan Kedua di HUT Kemerdekaan RI
"Indikator-indikatornya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tentunya sekali lagi kita mau kroscek data itu," Edhy menambahkan.
Berita Terkait
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Fedi Nuril Sindir Gerindra, Sebut Banyak Berita Aneh dari Rezim
-
Legislator Gerindra Puji Video Prabowo di Bioskop: Strategi Inovatif Komunikasi Publik
-
DPR Panggil KKP Senin Depan Terkait Tanggul Beton yang Rugikan Nelayan Cilincing
-
Tanggul Beton di Cilincing Dikeluhkan Nelayan, Komisi IV DPR Agendakan Panggil KKP Senin Depan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Bukti Nyata Kekuatan Emas: Investasi Sejak Tahun 1987, dari Ratusan Ribu Jadi Puluhan Juta Rupiah
-
Kuota Impor, SPBU Swasta, dan Konsistensi Kebijakan
-
Pekerjaan M. Qodari Sebelum Jabat KSP, Hartanya Tembus Rp 260 Miliar
-
Kabar Gembira untuk UMKM! Pajak Final 0,5 Persen Diperpanjang Hingga 2029, Beban Usaha Makin Ringan!
-
Bos BI Senang Pemerintah Guyur Dana Rp 200 Triliun ke Bank, Likuiditas Luber
-
Penyaluran Kredit Meski Gacor Demi Pertumbuhan Ekonomi Konsisten di 5 Persen
-
Bos Danantara Bakal Guyur Lagi KUR Perumahan Hingga Rp 250 Triliun
-
Bukan Reshuffle Kabinet, Ini Pendorong IHSG Bisa Tembus Level 8.000
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?