Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses data hasil hutan dengan mudah, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL). Sistem ini mengintegrasikan beberapa sistem informasi, dan melengkapi informasi tentang pemanfaatan hasil hutan kayu.
Data SIPHPL sendiri berasal dari hutan rakyat dan kayu impor, data penerimaan bahan baku dan produksi industri lanjutan, serta data pemasaran produk kayu. Data-data ini disediakan oleh Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), didukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Provinsi.
Lebih lanjut adanya SIPHPL akan mampu mengintegrasikan basis data dari sektor hulu hingga hilir sehingga menjamin akurasi dan transparansi data serta meminimalisir aksi pembalakan liar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan peluncuran SIPHPL merupakan kemajuan besar dalam sistem pelayanan pemerintah. Kehadiran SIPHPL, katanya, jalan untuk memangkas alur prosedur yang biasanya dilakukan secara manual menjadi online.
“Launching SIPHPL adalah satu kemajuan besar dan tentu saja kita harus dorong agar Kementerian/Lembaga lain melakukan perbaikan sistem dalam hal perizinan dan pelayanan”, kata Darmin di Jakarta, Rabu (29/8/2017).
Darmin menjelaskan SIPHPL juga merupakan terobosan baru dari pemerintah dalam mengawasi pembalakan liar yang masih marak terjadi.
"SIPHPL dapat menjadi instrumen untuk memonitor, mengelola dan menjamin agar penebangan kayu secara liar tidak terjadi”, ujarnya.
Dirinya mengharapkan pengembangan SIPHPL di masa depan terus ditingkatkan, hal ini mengingat perannya yang penting dalam usaha pemerintah menargetkan peningkatan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari produksi kayu.
“Kita perlu mengembangkan ini lebih lanjut, sebuah langkah besar sudah ditempuh. Bukan hanya nantinya sistem ini akan menambah penerimaan negara namun juga yang lebih penting hutan itu modal kita”, jelasnya.
Nanti dalam praktiknya, beberapa sistem yang terintegrasi dengan SIPHPL antara lain yaitu, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).
Berita Terkait
-
Mantan Gubernur BI: Rupiah Melemah Karena Pemerintah Tahan Subsidi BBM
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Ekoregion Pembangunan Wilayah di Papua sebagai Solusi Pembangunan Berkelanjutan
-
Ada Permen LHK 10/2024, Aktivis Lingkungan Diminta Lebih Kritis Terhadap Kerusakan Alam
-
Belajar Pelestarian Lingkungan di Festival LIKE 2
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Serbu Promo Superindo Weekend, Ada Beli 1 Gratis 1 Minyak Goreng sampai Produk Bayi
-
Harga Minyak Terus Naik, DEN: Pembatasan BBM Akan Berdasarkan CC dan Jenis Kendaraan
-
Pasar Properti Ditopang Rumah Kecil dan Menengah
-
Dari Piutang hingga Tata Kelola, Ini PR Besar Perusahaan Sebelum IPO
-
Tarif Listrik Tak Naik sejak 2022, Kok Tagihan Bisa Membengkak?
-
QRIS Masuk Sektor Logistik, UMKM Agen Paket Ikut Kecipratan Manfaat
-
India Akhirnya Naikkan Harga BBM Setelah 4 Tahun Bertahan
-
Begini Ramalan Nilai Tukar Rupiah dalam Waktu Dekat, Bisa Tembus Rp 20.000?
-
Pemerintah Klaim Potensi Resesi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang, dan Kanada
-
Bukan Belanja Pemerintah, Purbaya Klaim Konsumsi Rumah Tangga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,61%