Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses data hasil hutan dengan mudah, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL). Sistem ini mengintegrasikan beberapa sistem informasi, dan melengkapi informasi tentang pemanfaatan hasil hutan kayu.
Data SIPHPL sendiri berasal dari hutan rakyat dan kayu impor, data penerimaan bahan baku dan produksi industri lanjutan, serta data pemasaran produk kayu. Data-data ini disediakan oleh Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), didukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Provinsi.
Lebih lanjut adanya SIPHPL akan mampu mengintegrasikan basis data dari sektor hulu hingga hilir sehingga menjamin akurasi dan transparansi data serta meminimalisir aksi pembalakan liar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan peluncuran SIPHPL merupakan kemajuan besar dalam sistem pelayanan pemerintah. Kehadiran SIPHPL, katanya, jalan untuk memangkas alur prosedur yang biasanya dilakukan secara manual menjadi online.
“Launching SIPHPL adalah satu kemajuan besar dan tentu saja kita harus dorong agar Kementerian/Lembaga lain melakukan perbaikan sistem dalam hal perizinan dan pelayanan”, kata Darmin di Jakarta, Rabu (29/8/2017).
Darmin menjelaskan SIPHPL juga merupakan terobosan baru dari pemerintah dalam mengawasi pembalakan liar yang masih marak terjadi.
"SIPHPL dapat menjadi instrumen untuk memonitor, mengelola dan menjamin agar penebangan kayu secara liar tidak terjadi”, ujarnya.
Dirinya mengharapkan pengembangan SIPHPL di masa depan terus ditingkatkan, hal ini mengingat perannya yang penting dalam usaha pemerintah menargetkan peningkatan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari produksi kayu.
“Kita perlu mengembangkan ini lebih lanjut, sebuah langkah besar sudah ditempuh. Bukan hanya nantinya sistem ini akan menambah penerimaan negara namun juga yang lebih penting hutan itu modal kita”, jelasnya.
Nanti dalam praktiknya, beberapa sistem yang terintegrasi dengan SIPHPL antara lain yaitu, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).
Berita Terkait
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Ekoregion Pembangunan Wilayah di Papua sebagai Solusi Pembangunan Berkelanjutan
-
Ada Permen LHK 10/2024, Aktivis Lingkungan Diminta Lebih Kritis Terhadap Kerusakan Alam
-
Belajar Pelestarian Lingkungan di Festival LIKE 2
-
Terapkan Ekonomi Sirkuler, Pengelolaan Limbah FABA PLN Diapresiasi KLHK
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa