Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 difokuskan untuk program pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di masyarakat. Dia meminta anggaran untuk program pengentasan kemiskinan ditambah.
"Saya minta APBN di tahun 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah. Kedua, yang berkaitan dengan pengangguran, ini nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya. Ketiga yang berkaitan dengan ketimpangan," kata Jokowi memberikan arahan dalam Rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10/2017).
Dia juga meminta agar permasalahan hutan sosial, pembukaan bank wakaf mikro dikerjakan mulai bulan ini. Selain itu, ia mengingatkan setiap kementerian dan lembaga untuk tidak membiarkan para investor menunggu terlalu lama dalam berinvestasi di Indonesia.
"Sekali lagi kepada seluruh kementerian dan lembaga, jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, jangan biarkan pelaku-pelaku usaha ini wait and see. Kalau ada masalah, kalau ada problem segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan," ujar dia.
Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung dunia usaha di Indonesia. Sebab, dengan masuknya investasi dinilai dapat membuka lapangan kerja sangat luas.
"Dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Apapun itu karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur itu mereka. Dari 60 hingga 70 persen itu ada di mereka. Tolong ini perizinan kita perhatikan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa