Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan, revolusi menyeluruh di bidang perpajakan harus dilakukan.
"Kalau dengan revolusi ini masyarakat merasa nyaman membayar pajak, ada saling kepercayaan, transparansi dan keterbukaan informasi, maka saya yakin pendapatan pajak kita akan tumbuh dengan baik,” kata Sarmuji saat berbicara pada Seminar bertajuk “Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa di Unair Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/11/2017).
Anggota Komisi XI Fraksi PDIP DPR RI Eva Kusuma Sundari yang juga menjadi narasumber seminar mengatakan, Panja Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) DPR RI telah dimulai sejak enam bulan yang lalu. Hearing atau dengar pendapat juga telah dilakukan melalui dua strategi. Pertama, dengan mengundang beberapa pihak yang terkait ke Komisi XI. Strategi kedua dengan melakukan roadshow ke berbagai Universitas. Yang sudah datang dan memberikan masukan diantaranya adalah perwakilan dari HIPMI, KADIN, LSM, pengamat dan juga ekonom. Selain itu, DPR juga membuka diri kepada semua pihak yang ingin memberikan masukan.
“Target kami pertengahan tahun depan sudah selesai dan bisa diberlakukan. Metode yang kami gunakan ini seperti pembahasan Perpu, digenjot dengan konsinyering supaya cepat selesai, karena kalau normal sesuai dengan jadual agak lama. Karena ini cukup mendesak, maka kita berupaya mempercepat pembahasannya,” tegas Eva Sundari.
Sementara, tidak tercapainya target pajak, menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, realisasi pendapatan pajak sejak 2009 selalu di bawah target. Pada tahun ini, dari Januari hingga September 2017, pendapatan pajak masih diangka Rp770 triliun atau hanya sekitar 60 persen dari target pendapatan pajak tahun ini sebesar Rp1.283 triliun.
“Dalam dua tahun terakhir, pendapatan pajak hanya bisa mencapai 81 persen - 83 persen. Padahal 70 persen penerimaan negara bergantung pajak. Salah satu cara untuk memdongkrak pendapatan pajak adalah dengan Tax Amnesti. Dan dampak lanjutan yang kami harapkan dari Tax Amnesti adalah peningkatan kesadaran, kepatuhan dan naiknya tax rasio Indonesia,” ujar Ken.
Tag
Berita Terkait
-
Hadi Poernomo Minta Badan Pajak Langsung di Bawah Presiden
-
Partai Berkarya Buka Suara Soal Tommy dan 'Paradise Papers'
-
Skandal Pajak 'Paradise Papers' Ikut Seret Nama Sandiaga Uno
-
Pengamat: DJP Sah Gunakan 'Paradise Papers' Sebagai Pintu Masuk
-
Sri Mulyani akan Teliti Detail Dokumen 'Paradise Papers'
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Prudential Syariah Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp1,5 Triliun Hingga Kuartal III 2025
-
Rupiah Melemah, Sentimen Suku Bunga The Fed Jadi Faktor Pemberat
-
Daftar Pinjol Berizin Resmi OJK: Update November 2025
-
Survei: BI Bakal Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen, Siapkan Kejutan di Desember
-
Berapa Uang yang Dibutuhkan untuk Capai Financial Freedom? Begini Trik Menghitungnya
-
Tiru Negara ASEAN, Kemenkeu Bidik Tarif Cukai Minuman Manis Rp1.700/Liter
-
Pemerintah Bidik Pemasukan Tambahan Rp2 Triliun dari Bea Keluar Emas Batangan di 2026
-
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
-
Bunga KUR Resmi Flat 6 Persen dan Batas Pengajuan Dihapus
-
Finex Rayakan 13 Tahun Berkarya