Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan, revolusi menyeluruh di bidang perpajakan harus dilakukan.
"Kalau dengan revolusi ini masyarakat merasa nyaman membayar pajak, ada saling kepercayaan, transparansi dan keterbukaan informasi, maka saya yakin pendapatan pajak kita akan tumbuh dengan baik,” kata Sarmuji saat berbicara pada Seminar bertajuk “Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa di Unair Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/11/2017).
Anggota Komisi XI Fraksi PDIP DPR RI Eva Kusuma Sundari yang juga menjadi narasumber seminar mengatakan, Panja Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) DPR RI telah dimulai sejak enam bulan yang lalu. Hearing atau dengar pendapat juga telah dilakukan melalui dua strategi. Pertama, dengan mengundang beberapa pihak yang terkait ke Komisi XI. Strategi kedua dengan melakukan roadshow ke berbagai Universitas. Yang sudah datang dan memberikan masukan diantaranya adalah perwakilan dari HIPMI, KADIN, LSM, pengamat dan juga ekonom. Selain itu, DPR juga membuka diri kepada semua pihak yang ingin memberikan masukan.
“Target kami pertengahan tahun depan sudah selesai dan bisa diberlakukan. Metode yang kami gunakan ini seperti pembahasan Perpu, digenjot dengan konsinyering supaya cepat selesai, karena kalau normal sesuai dengan jadual agak lama. Karena ini cukup mendesak, maka kita berupaya mempercepat pembahasannya,” tegas Eva Sundari.
Sementara, tidak tercapainya target pajak, menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, realisasi pendapatan pajak sejak 2009 selalu di bawah target. Pada tahun ini, dari Januari hingga September 2017, pendapatan pajak masih diangka Rp770 triliun atau hanya sekitar 60 persen dari target pendapatan pajak tahun ini sebesar Rp1.283 triliun.
“Dalam dua tahun terakhir, pendapatan pajak hanya bisa mencapai 81 persen - 83 persen. Padahal 70 persen penerimaan negara bergantung pajak. Salah satu cara untuk memdongkrak pendapatan pajak adalah dengan Tax Amnesti. Dan dampak lanjutan yang kami harapkan dari Tax Amnesti adalah peningkatan kesadaran, kepatuhan dan naiknya tax rasio Indonesia,” ujar Ken.
Tag
Berita Terkait
-
Hadi Poernomo Minta Badan Pajak Langsung di Bawah Presiden
-
Partai Berkarya Buka Suara Soal Tommy dan 'Paradise Papers'
-
Skandal Pajak 'Paradise Papers' Ikut Seret Nama Sandiaga Uno
-
Pengamat: DJP Sah Gunakan 'Paradise Papers' Sebagai Pintu Masuk
-
Sri Mulyani akan Teliti Detail Dokumen 'Paradise Papers'
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
Emiten PSAB Menguat Tipis, Komisaris Akumulasi Saham Pasca Lego Massal
-
KFC dan Pizza Hut Resmi Merger, Nilai Transaksi Tembus Rp15,6 Triliun
-
IHSG Sumringah di Tahun Baru, Melesat ke Level 8.700
-
Bea Keluar Batu Bara 1 Januari 2026 Belum Berlaku, Purbaya-Bahlil Masih Godok PMK
-
Jelang Pergantian Direksi BEI, Purbaya Minta Tukang Goreng Saham Ditangkap
-
Ambisi Swasembada Gula 2026: Target Bongkar Raton 100 Ribu Hektare Terganjal Masalah Bibit
-
Target Produksi Gula 3 Juta Ton Dinilai Ambisius
-
Nilai Tukar Rupiah Anjlok di Hari Pertama 2026
-
Purbaya Ungkap Sisa Kas Negara Akhir 2025 Masih Ada Rp 399 Triliun
-
Pertamina Catat Kenaikan Konsumsi BBM dan LPG Selama Libur Nataru 2026