Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan apresiasi dan terima kasih bagi seluruh pembayar pajak yang telah turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional, dan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan bersama. Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai hasil yang sangat baik berkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar dan melaporkan pajak sesuai bagian masing-masing.
"Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 89,7 persen dari target dalam APBNP 2017," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, Jumat (5/1/2018).
Penerimaan pajak tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan year-on-year sebesar 4,08 persen. Angka pertumbuhan penerimaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh Rp122,7 triliun penerimaan di tahun 2016 yang sifatnya tidak berulang yaitu penerimaan dari program Amnesti Pajak dan revaluasi asset tetap dengan rincian sebagai berikut:
Sumber Penerimaan 2017 (triliun) 2016 (triliun)
Amnesti Pajak 12,0 104,0
Revaluasi Aktiva Tetap 0 18,7
Total 12,0 122,7
"Apabila penerimaan yang sifatnya tidak berulang ini dikeluarkan dari perhitungan, maka pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai 15,8 persen," ujar Hestu.
Pertumbuhan penerimaan ini selain disebabkan oleh faktor perbaikan ekonomi, khususnya di sektor komoditas seperti pertambangan dan perkebunan, juga mencerminkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di tahun 2017 sejumlah 12,05 juta Wajib Pajak menyampaikan SPT dari total 16,6 juta Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT. Rasio kepatuhan ini merupakan yang tertinggi dalam catatan DJP.
Berdasarkan segmen pembayar pajak, pertumbuhan yang sangat pesat terjadi di segmen Orang Pribadi, terutama para peserta Amnesti Pajak. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di segmen Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu yang membayar PPh Final 1 persen. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM dan adanya perkembangan yang sehat di segmen ini.
Upaya DJP mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan juga membuahkan hasil yang baik. Jumlah SPT yang disampaikan melalui e-Filing pada tahun 2017 mencapai 70 persen, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai 59 persen.
Baca Juga: Lewat Keterbukaan Data Nasabah, Sri Mulyani Buru Data Pajak 2018
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
"Bukan Pendapatan Baru, Tapi Kenapa Dipajaki Tinggi? Menggugat Keadilan di Balik Aturan JHT
-
Klarifikasi Purbaya soal Patriot Bond Bikin Investor Kebal Pajak-Hukum hingga Pencucian Uang
-
Pedagang Online Wajib Punya NIB, Buat Ditarik Pajak?
-
Kejar Penerimaan Pajak, DJP Akui Coretax Bisa Pantau Transaksi Bank hingga Konsumsi Listrik Warga
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026