Suara.com - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsidi menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melepas 26,25 persen saham di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).
Menurut Prasetio, perusahaan bir tersebut memberikan dividen yang cukup besar setiap tahunnya serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
"Sayang sekali ya kalau sampai dilepas sahamnya," ujar Prasetio saat dihubungi wartawan, Rabu (16/5/2018) malam.
Keputusan melepas saham PT Delta Djakarta Tbk diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, pada Rabu (16/5/2018) malam.
Meski demikian, Prasetio meminta keputusan pelepasan saham tersebut terlebih dahulu harus melalui pembahasan DPRD. Kemudian nanti akan diputuskan melalui rapat paripurna.
"Ya keputusan melepaskan saham itu harus dikaji terlebih dahulu dong. Dan juga harus melalui pembahasan di DPRD DKI. Nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna," kata Prasetio.
"Jadi kalau ada keputusan dari paripurna itu, ada alasan dan aturan yang kuat untuk melepas saham tersebut," tambahnya.
Hal yang sama dikatakan Ketua Komisi C DPRD Jakarta Santoso. Santoso menuturkan, pelepasan saham harus melalui rapat paripurna terlebih dahulu.
"Kalau terkait hal-hal pelepasan saham kan harus diparipurnakan. Kan dia (Anies) harus menyampaikan keputusannya ke DPRD. Bersurat dulu. Alasannya apa nanti dibahas dalam paripurna. Jadi saya belum bisa berkomentar, karena saya belum baca argumentasinya," kata Santoso.
Baca Juga: Malam Pertama Ramadan, Ini Kegiatan Tarawih Anies dan Sandiaga
Seperti diketahui, pada saat dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, porsi kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk dipertahankan.
Bahkan, kala itu Ahok secara tegas mengatakan bahwa alasan Anies-Sandi menjual saham tersebut dinilai tak mendasar pada Peraturan Daerah (Perda).
Berita Terkait
-
Anies Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
Ramalan Ahok Soal Banjir Sampai Monas Meleset, Ini Kata Pramono Anung
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga