Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan data pangan yang dimiliki antar kementerian dan lembaga tidak akurat, sehingga banyak kebijakan pangan yang diambil pemerintah tidak tepat sasaran.
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, BPK menemukan persoalan data konsumsi beras nasional tidak akurat.
“Saya tahu teman BPS diberikan mandat Presiden bahwa BPS satu-satunya sumber data. Untuk itu, tenaga ditambah, anggaran ditambah, regulasi diperbaiki," kata Rizal di gedung BPK, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).
"Tapi kami ingatkan ke BPS, tolong speed-nya dipercepat, gunakan teknologi canggih. Sehingga kebutuhan data yang diperlukan pemerintah bisa tersedia dalam waktu yang cepat," tambahnya.
Selain data pangan, lanjut Rizal, data terkait lahan menurutnya juga tidak akurat. Pasalnya, selama ini, banyak lahan yang telah beralih fungsi, namun masih masuk dalam kategori lahan tanam.
"Data luas lahan tidak akurat. Terutama di Karawang, alih fungsi lahannya luar biasa. Dan ini harus kita antisipasi semua bagaimana mencegah alih fungsi lahan ini," ujarnya.
Rizal menjelaskan, kesalahan juga terjadi dalam hal laporan produktivitas di lapangan.
BPS dan Kementerian Pertanian melakukan pengumpulan luas panen dengan mengandalkan Dinas Pertanian setempat. BPK menemukan data luas panen itu dihitung oleh Kepala Cabang Dinas (KCD).
Rupanya rekrutmen KCD ini dilakukan tanpa syarat kompetensi dan proses seleksi. KCD juga tidak pernah menerima pelatihan terkait cara menghitung luas panen bahkan dengan cara sebatas pandangan mata.
Baca Juga: Data Pangan Kacau, Wantimpres: Harga Pangan Tak Stabil
Di lain pihak, KCD ini dibebani oleh target produksi padi. “Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan,” ucapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada pemerintah untuk segera memperbaiki data pangan tersebut. Sehingga pemerintah tidak salah dalam mengambil sebuah kebijakan.
“Jangan sampai mempersulit petani dan masyarakat nantinya,” katanya.
Berita Terkait
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
-
Melanie Subono Spill Rincian Donasi Diduga dari Kementan, Dinilai Janggal?
-
Kementan Disorot Usai Rincian Bantuan Bencana Viral, Harga Beras Rp60 Ribu/Kg Dinilai Janggal
-
Neraca Perdagangan Surplus Selama 66 Bulan Beruntun, Apa Pemicunya?
-
Kenaikan Harga Emas Mulai Rasuki Inflasi RI
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar