DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pembangunan 2019

Suara.com - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu hal yang disepakati yakni asumsi makro dan target pembangunan pada 2019.

Diketahui, asumsi makro RAPBN 2019 yang telah disepakati ini mencakup pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,6 persen, laju inflasi 2,5 hingga 4,5 persen, nilai tukar Rp 13.700 hingga Rp 14.000 per dolar AS dan tingkat bunga SPN 3 bulan 4,6 hingga 5,2 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar 60 hingga 70 dolar AS per barel.

Untuk target pembangunan 2019 telah disepakati angka pengangguran 4,8 hingga 5,2 persen, angka kemiskinan 8,5 hingga 9,5 persen, indeks rasio gini 0,38 hingga 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98.

Dalam postur makro fiskal, disepakati pula kisaran defisit anggaran sebesar 1,6 hingga 1,9 persen terhadap PDB.

Ketua Banggar Azis Syamsuddin menuturkan, hasil ini menjadi upaya untuk memfokuskan program prioritas nasional.

"Hasil panja ini tentang kebijakan umum pemerintah pusat dan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional," kata Azis saat Raker dengan Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Selain hal di atas, Azis mengungkapkan, Banggar DPR telah memberikan catatan kepada pemerintah terkait RAPBN 2019, diantaranya, pertama perlu adanya peninjauan pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara).

Kedua, pemerintah diminta meningkatkan kualitas kurikulum berdasarkan revolusi industri 4.0.

Ketiga, catatan panja belanja pemerintah pusat, harus ada blueprint alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran untuk peningkatan kesejahteraan.

Dan pemerintah diminta juga memperhatikan anggaran untuk Basarnas dan pengalokasian dana pemilu dari APBN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 penuh dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Hal tersebut lantaran kondisi ekonomi global yang sangat dinamis.

"Dari laporan panja tadi, yang sudah disepakati oleh Banggar terdiri dari empat hal, kami akan melihat range, mulai dari asumsi makronya, pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, harga minyak, produksi minyak dan gas, itu akan dijadikan patokan untuk menyusun APBN yang angkanya tidak dalam range, tapi satu angka pasti," kata Sri Mulyani.

Meski sejumlah asumsi makro untuk RAPBN 2019 sudah disetujui Banggar, pemerintah tetap melakukan evaluasi dalam membuat rancangan nota keuangan negara 2019.

Pasalnya, situasi ekonomi domestik maupun global saat ini dikatakanya masih terus bergerak dinamis.