Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pembatalan proyek Tol Bawen - Jogjakarta oleh DPRD Jawa Tengah tidak masuk akal. Dia pun akan meminta penjelasan terkait pembatalan proyek tersebut.
Pasalnya, menurut Basuki, alasan pembatalan proyek oleh DPRD Jawa Tengah tidak bisa diterima. Apalagi proyek tol ini tidak berbenturan dengan proyek tol lainnya.
"Kata mereka (DPRD Jawa Tengah) karena sudah ada jalur Jogja-Solo. Kan enggak masuk akal. Padahal apa hubungannya coba," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Basuki menuturkan, dibangunnya Jalan Tol Bawen - Jogjakarta untuk memperlancar dan mempercepat kendaraan yang dari Semarang ke Jogjakarta. Selain itu, lanjut dia, proyek tol sepanjang 70 kilometer tersebut bisa mengembangkan pariwisata di sekitar Jogjakarta yakni, Candi Borobudur.
"Nah kalau ada tol ini kan dia bisa langsung ke Borobudur ya kan. Supaya wisata juga berkembang," jelas dia.
Meski begitu, hingga saat ini Basuki belum mendapatkan salinan pembatalan proyek tol tersebut dari DPRD Jawa Tengah. Dia pun menambahkan, proyek Tol tersebut masih dalam tahap kajian.
"Saya belum dapat apa berita tolakannya. Saya bilang yang benar alasannya kayak apa. kalau alasannya itu kan enggak masuk akal," tandas dia.
Sebelumnya, DPRD Jawa Tengah membatalkan satu proyek strategis nasional (PSN). PSN yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut bagian dari proyek Tol Trans Jawa yakni Tol Bawen - Jogjakarta sepanjang 70 kilometer.
Ketua Pansus Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Abdul Aziz mengungkapkan, pembatalan PSN Tol Bawen - Jogjakarta melalui pertimbangan obyektif dikarenakan berbenturan dengan salah satu proyek tol yang sedang berjalan yakni tol Semarang-Solo-Jogjakarta.
Berita Terkait
-
Menjual Borobudur: Ambisi Komersial di Balik Jubah Budaya
-
KPK Sita Uang Rp 1 Miliar dari Rumah Kadis PUPR Rejang Lebong
-
Periksa Saksi dari Dinas PUPR, KPK Dalami Aliran Fee Proyek 4-10 Persen ke Wali Kota Madiun Maidi
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Purbaya Suntik Lagi Rp100 Triliun ke Himbara, OJK Yakin Bisa Turunkan Suku Bunga
-
"Berburu" Saldo Lebaran, Link DANA Kaget Bikin Hari Raya Makin Berlimpah Rejeki
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya