Suara.com - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan, perjanjian perdagangan bebas senilai miliaran dolar dengan Indonesia akan ditandatangani tahun ini, meski Indonesia marah dengan langkah Canberra untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel.
“Sudah ada komunikasi langsung antara saya dengan Presiden Joko Widodo serta antara kedua menteri luar negeri serta menteri perdagangan kami," kata Morrison kepada wartawan di Canberra, Rabu (17/10/2018).
Pada Selasa (16/10), Morrison secara mengejutkan menyatakan bahwa Australia tengah mempertimbangkan memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Morrison menyatakan, pertimbangkan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai.
Jika terjadi, langkah tersebut secara politik menunjukan Australia mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Kota suci tiga agama itu menjadi sumber konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama ini, di mana kedua negara sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka.
Morrison, yang akan menjalani pemilu penting pada hari Sabtu untuk menentukan apakah pemerintahnya mempertahankan kursi mayoritas, mengatakan pemerintahnya yakin Indonesia akan menghormati komitmen terhadap kesepakatan senilai lebih dari 16 miliar Dolar Australia (Rp 173 triliun).
"Sudah ada komunikasi langsung antara saya dan presiden (Indonesia) dan menteri luar negeri serta menteri perdagangan," kata Morrison.
"Menteri Perdagangan Indonesia telah menjelaskannya dengan sangat jelas dalam informasi yang disampaikan pada publik bahwa ini bukan hal yang menjadi masalah bagi mereka," katanya lebih lanjut.
Baca Juga: Australia Mau Pindahkan Dubes ke Yerusalem, Ini Reaksi Indonesia
Perjanjian kerja sama yang telah diproses hampir selama satu dekade itu menawarkan Australia sebuah kesempatan untuk meningkatkan ekspor pedesaan yang mendominasi perdagangan dua arah.
Indonesia merupakan importir utama gandum dan daging sapiyang membeli komoditas pertanian Australia senilai lebih dari tiga miliar Dollar Australia pada tahun 2017, demikian menurut data pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya