Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan agenda lanjutan pembahasan kebijakan pengelolaan Transportasi Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Dalam ratas tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Bogor Bima Arya.
"Pada ratas sebelumnya saya telah menugaskan pak wapres untuk mengkoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antar wilayah," ujar Jokowi dalam ratas.
Kata Jokowi pada proses pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi Jabodetabek tidak bisa ditunda. Jokowi menuturkan, akibat kemacetan yang terjadi di Jabodetabek berdampak pada kerugiaan negara yang sangat besar setiap.
"Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun dan seperti yang pernah saya sampaikan study Bappenas ditemukan angja kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu menyebut dari data yang diberikan Wakil Presiden dan kepala daerah terkait angka kerugian mencapai Rp 100 triliun.
"Dan bahkan pak apres, pak gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. Ini jumlah yang sangat besar sehingga perlu segera diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah, semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," tutur dia.
Dalam rapat Jokowi juga menekankan pentingnya pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang yang penting dan kesinambungan, ketersambungan antar moda baik Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) Transjakarta, kereta commuter line dan angkutan moda transportasi lainnya
"Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya nanti MRT dan LRT, serta yang lainnya. Supaya akan mendapatkan layanan transportasi masa yang aman, nyaman dan lebih baik," tandasnya.
Baca Juga: BPTJ: Stasiun MRT Berpotensi Menambah Titik Kemacetan di Jakarta
Usai rapat, Jokowi dijadwalkan melakukan uji coba MRT dari stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia menuju stasiun MRT Lebak Bulus bersama menteri kabinet dan Gubernur Anies Baswedan.
Berita Terkait
-
Andi Arief: Kades Dipaksa Berikan Gelar untuk Jokowi
-
Ayo, Rek, Mlaku-mlaku nang Tunjungan Bareng Jokowi, Taksol - Ojol
-
Viral Surat Timses Jokowi Minta Duit, Kubu Prabowo: Kalau Kami Beda
-
Jokowi Jual Motor Chopper, Gitar, sampai Helm buat Dana Kampanye
-
Balas Tudingan Erick Thohir, Kubu Prabowo: Kartu Prakerja Tak Layak Ditiru
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan
-
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP
-
BRI Perkuat Program 3 Juta Rumah, Ribuan Debitur Ikut Akad Massal
-
Dibalik Keputusan MK soal Kuota Hangus, Pakar CISSReC Ingatkan Transparansi Lebih Penting!
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan dan Hadirkan Akad Massal 62 Ribu KPR FLPP
-
Bupati Pemalang Diduga Beri Uang ke Ayah Staf KPK untuk Tutupi Kasus
-
BRI Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Pembiayaan FLPP dan KPP
-
Pencarian Buronan Harun Masiku Masih Jadi Beban bagi Pimpinan KPK
-
Dokter Paru Respons Pernyataan Prabowo: Asbes Berbahaya, Tapi Rokok Jauh Lebih Mematikan