Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Bendungan Pidekso merupakan satu dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional.
"Penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Pidekso telah dilakukan sejak Februari 2015, tetapi baru bisa dimulai pekerjaan fisiknya pada Maret 2018 karena kendala pengadaan lahan. Saat ini progresnya sudah menggembirakan, sudah sekitar 49 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2021," ujar Menteri Basuki di lokasi pembangunan Bendungan Pidekso.
Bendungan yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Ditjen Sumber Daya Air.
Menteri Basuki mengatakan, saat ini progres pembebasan lahan untuk bendungan ini dari total 1634 bidang yang dibutuhkan sudah 1333 bidang yang tuntas dibebaskan.
Pembebasan lahannya menggunakan dana talangan sebesar Rp 416 miliar serta sisanya dengan dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Bendungan multifungsi ini direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 hektar. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan Intensitas tanam dari 133 % (2000 Ha) ke 240% (3600 Ha).
"Bendungan ini juga sebagai sumber air baku 300 liter/detik untuk Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan sekitarnya. Sudah siap untuk kita pasang pipanya," ujar Menteri Basuki.
Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendali banjir dan sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
Baca Juga: Kampanye di Banten, PDIP Banggakan Proyek Bendungan dan 3 Kartu Jokowi
Daya tampung Bendungan Pidekso sebesar 25 juta meter kubik, dengan ketinggian 44 meter dari dasar sungai.
Menteri Basuki meminta bendungan yang menelan anggaran APBN sebesar Rp 436 miliar tersebut dapat diselesaikan dengan kualitas yang sebaik mungkin. Selaku kontraktor pelaksana adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan).
Pada tahun 2019 ini Kementerian PUPR melalui BBWS Bengawan Solo juga akan menyelesaikan tiga bendungan, yakni Bendungan Gondang, Gongseng dan Bendo.
Pembangunan bendungan diperlukan dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan. Secara nasional lahan irigasi seluas 7,3 juta hektare dimana baru 11% yang dilayani bendungan, sisanya mengandalkan air dari hujan atau sawah tadah hujan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada
-
Pemerintah Guyur Stimulus Pangan hingga Transportasi Semester II 2026