Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, mengurus perizinan investasi di Indonesia masih ruwet. Sehingga para investor justru merasa disulitkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/4/2019).
"Kita tahu semua betapa ruwetnya mengurus perizinan di negara kita. Ruwet, lama, biaya yang keluar lebih mahal. Ini problem yang selalu saya dengar dari investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia. Artinya eksekusi kita ini lamban," ujar Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi menceritakan, setiap bertemu dengan kepala negara atau investor di luar negeri termasuk kunjungan ke Arab Saudi, banyak yang berkeinginan untuk berinvestasi ke Indonesia.
Berdasarkan data Index Ease of Doing Business (indeks kemudahan berbisnis) Indonesia berada di posisi ke 72 per 2017. Kemudian sebelumnya, Indonesia pernah berada di posisi 120 terkait kemudahan berbisnis bagi para investor.
"Sebuah lompatan besar sebetulnya dalam kemudahan berusaha di Indonesia," ucap Jokowi.
Namun kata Jokowi, fakta di lapangan berbeda. Hal tersebut karena masih ruwetnya peraturan-peraturan dan perizinan yang harus dipenuhi.
"Tetapi dalam faktanya banyak keinginan-keinginan investasi baik dari BUMN yang ada dari negara-negara lain atau investor-investor swasta yang ingin masuk ke Indonesia. Sebelum masuk mereka sangat antusias, tapi begitu masuk (ruwet)," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut problemnya berasal dari banyaknya aturan yang harus dipenuhi.
Baca Juga: Uya Kuya Investasi Jam Tangan Mewah untuk Biaya Kuliah Anak
"Problemnya ada di diri kita sendiri, terlalu banyak peraturan-peraturan, terlalu banyak izin-izin yang harus dipenuhi. Sehingga mereka sudah masuk tapi balik badan nggak jadi. Nggak satu dua tiga tapi banyak seperti itu yang saya dengar keluar langsung dari mereka," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia ada dua yakni investasi dan ekspor.
"Kalau investasi masuk sebanyak-banyaknya kalau ekspor meningkat setinggi-tingginya. Nggak ada yang lain. Kuncinya hanya dua itu. Tapi sekali lagi, inilah kondisi negara kita. Negara yang penuh dengan peraturan," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Baru Terjual 54 Persen, Kuota Diskon Tarif Kereta Api Nataru Masih Tersedia Banyak
-
Kemnaker Waspadai Regulasi Ketat IHT, Risiko PHK Intai Jutaan Pekerja Padat Karya
-
Tahapan Pengajuan KPR 2026, Kapan Sertifikat Rumah Diserahkan?
-
Harga Emas Antam Naik Konsisten Selama Sepekan, Level Dekati 2,5 Jutaan
-
Inilah PT Tambang Mas Sangihe yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal Dunia
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK