Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, mengurus perizinan investasi di Indonesia masih ruwet. Sehingga para investor justru merasa disulitkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/4/2019).
"Kita tahu semua betapa ruwetnya mengurus perizinan di negara kita. Ruwet, lama, biaya yang keluar lebih mahal. Ini problem yang selalu saya dengar dari investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia. Artinya eksekusi kita ini lamban," ujar Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi menceritakan, setiap bertemu dengan kepala negara atau investor di luar negeri termasuk kunjungan ke Arab Saudi, banyak yang berkeinginan untuk berinvestasi ke Indonesia.
Berdasarkan data Index Ease of Doing Business (indeks kemudahan berbisnis) Indonesia berada di posisi ke 72 per 2017. Kemudian sebelumnya, Indonesia pernah berada di posisi 120 terkait kemudahan berbisnis bagi para investor.
"Sebuah lompatan besar sebetulnya dalam kemudahan berusaha di Indonesia," ucap Jokowi.
Namun kata Jokowi, fakta di lapangan berbeda. Hal tersebut karena masih ruwetnya peraturan-peraturan dan perizinan yang harus dipenuhi.
"Tetapi dalam faktanya banyak keinginan-keinginan investasi baik dari BUMN yang ada dari negara-negara lain atau investor-investor swasta yang ingin masuk ke Indonesia. Sebelum masuk mereka sangat antusias, tapi begitu masuk (ruwet)," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut problemnya berasal dari banyaknya aturan yang harus dipenuhi.
Baca Juga: Uya Kuya Investasi Jam Tangan Mewah untuk Biaya Kuliah Anak
"Problemnya ada di diri kita sendiri, terlalu banyak peraturan-peraturan, terlalu banyak izin-izin yang harus dipenuhi. Sehingga mereka sudah masuk tapi balik badan nggak jadi. Nggak satu dua tiga tapi banyak seperti itu yang saya dengar keluar langsung dari mereka," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia ada dua yakni investasi dan ekspor.
"Kalau investasi masuk sebanyak-banyaknya kalau ekspor meningkat setinggi-tingginya. Nggak ada yang lain. Kuncinya hanya dua itu. Tapi sekali lagi, inilah kondisi negara kita. Negara yang penuh dengan peraturan," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism
-
Zoomlion Raih Kontrak Rp4,5 Triliun
-
16th IICD Corporate Governance Award 2025: Telkom Meraih Penghargaan Best State-Owned Enterprises
-
Bank Mandiri Raup Laba Rp 24,5 Triliun di Semester I 2025, Turun dari Tahun Lalu
-
Maskapai Ini Kurangi Rute Penerbangan hingga Pangkas Karyawan