Suara.com - Usai menerima kedatangan Kadin dan Hipmi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pertemuan antara Jokowi dan pengurus Apindo berlangsung di Istana Merdeka, Kamis (13/6/2019).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku bersyukur Pemilu 2019 sudah selesai, meski ada gugatan yang dilakukan rivalnya pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke MK.
Namun ia menekankan kepada pelaku usaha untuk terus bekerja keras untuk perbaikan perekonomian di Indonesia.
"Kita juga patut bersyukur bahwa pemilu telah selesai dan tahapan demokrasi berjalan dengan baik lancar aman meskipun ini masih ada proses di MK, tapi yang ingin saya tekankan tetap harus bekerja keras untuk perbaikan-perbaikan ekonomi di negara kita," ujar Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Jokowi kembali meminta saran dari para pelaku usaha. Kali ini Jokowi meminta masukan yang lebih konkret dari Apindo agar perekonomian Indonesia melaju dengan cepat.
"Kemarin saya telah mendapatkan masukan-masukan yang banyak dari Hipmi maupun Kadin dan hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari Apindo. Tetapi saya ingin masukan-masukan ini yang lebih konkret nyata dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan sebuah efek ekonomi yang baik pada negara kita," kata dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku saat ini sudah tak memiliki beban dalam memimpin negara.
"Dan saya ngomong apa adanya karena saya sudah nggak ada beban apa-apa. Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita," kata dia.
Kata Jokowi, dirinya ingin membuat peraturan yang dapat membuat perekonomian Indonesia melaju dengan cepat. Jokowi menuturkan, bila perlu dibuatkan Peraturan Presiden jika memang dibutuhkan.
Baca Juga: Kaesang Sering Dirundung di Medsos, Presiden Jokowi: Hobinya Itu Dibully
"Dari sisi regulasi mungkin revisi undang-undang, mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Perppu misalnya, ya kalau memang itu diperlukan sekali karena posisinya sangat penting dan diperlukan akan kita keluarkan. Kenapa pada pertemuan sehabis lebaran ini yang kami undang adalah swasta terlebih dahulu, bidang usaha terlebih dahlu, karena memang kita ingin 5 tahun ke depan menjadi sebuah prioritas dunia usaha," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/5/2019).
Dalam pertemuan, Jokowi mengatakan dirinya meminta masukan konkret apa saja yang harus dikerjakan pemerintah.
"Pada hari ini, saya minta masukan tapi nggak usah banyak-banyak, kira-kira yang konkret, 1, 2, 3 itu apa sih yang harus kita kerjakan setelah nanti MK (sengketa Pilpres) rampung biar saya bisa kerja. Apa yang diinginkan pengusaha, tapi jangan banyak-banyak 3 saja," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026