Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa semua pihak sepakat untuk mengakhiri perang dagang, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan bagaimana caranya.
"Semua sepakat perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya," kata Sri Mulyani ketika bersama Menlu Retno Marsudi menjelaskan hasil KTT G20 hari pertama di Osaka Jepang, Jumat (29/6/2019) kemarin.
Ia menyebutkan belum adanya kesepakatan mengenai cara mengatasinya menimbulkan ketidakpastian dalam hasil KTT G20 Osaka itu.
Sri Mulyani menjelaskan perlunya upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional dibahas dalam sesi pertama KTT G20.
"Menyangkut ekonomi global, perdagangan, dan investasi, memang merupakan isu yang sekarang menjadi paling mengemuka dalam pertemuan G20 ini," katanya.
Ia menyebutkan sudah disampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini menjadi lebih rendah karena risiko-risiko yang sifatnya negatif telah terjadi yaitu eskalasi dari ketegangan perdagangan terutama antara AS dan China.
"Namun sebetulnya secara menyeluruh penyebabnya adalah munculnya sikap proteksionisme," katanya.
Menurut Menkeu, Direkrur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyampaikan dengan risiko ketegangan perang dagang itu, pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 0,5 persen.
Dengan demikian tahun 2019 ini yang diprediksi 3,5 persen dan diharapkan bisa naik menjadi 3,6 persen, namun kalau perang dagang terus berjalan maka pertumbuhan hanya akan mencapai 3,1 persen.
Baca Juga: Seru! Trump dan Xi Jinping Bakal Bertemu di Jepang Bahas Perang Dagang
"0,5 persen dari GDP dunia itu lebih besar dari satu ekonomi seperti Afrika Selatan. Jadi ini risikonya sangat besar," kata Sri Mulyani.
Ia menyebutkan dari pernyataan para pimpinan seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping dan beberapa pimpinan mengenai situasi saat ini, masih ada jarak terutama antara Trump dengan pimpinan lain.
Dalam opening statement-nya di KTT G20, Trump menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya perdagangan yang adil, dan adanya resiprokal yang saling berlaku adil.
Trump juga menyampaikan pentingnya memunculkan level playing field dan tidak ada kebijakan yang tidak fair. Dalam hal ini muncul istilah predatory nation yang bisa memanfaatkan perekonomian AS.
"Ini menggambarkan bahwa dalam konsep Trump masih ada negara-negara yang dianggap melakukan praktik-praktik yang merugikan AS. Oleh karena itu Trump mengajak kita menghapuskan berbagai macam distorsi itu untuk bisa menciptakan kesejahteraan bersama," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa situasi saat ini adalah karena kebijakan yang dibuat oleh suatu negara, sehingga keinginan menciptakan kondisi win-win solution adalah fungsi dari keinginan untuk memperbaiki atau menciptakan solusi itu sendiri atau tidak.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur
-
Siap-siap, Bank Mandiri Mau Bagikan Dividen Interim Rp 100 per Saham
-
UMKM Terdampak Banjir Sumatera Dapat Klaim Asuransi untuk Pemulihan Usaha
-
Harga Perak Sempat Melonjak Tajam, Hari Ini Koreksi Jelang Akhir Pekan
-
Danantara Bangun 15.000 Hunian Sementara untuk Korban Banjir Sumatera
-
Viral di Medsos, Purbaya Bantah Bantuan Bencana Sumatra dari Luar Negeri Kena Pajak
-
Indodax Setor Kewajiban Pajak Kripto, Mulai dari PPh hingga PPN Transaksi Digital
-
IHSG dan Rupiah Kompak Loyo Hari Ini
-
Program Belanja 2025 Tembus Transaksi Rp272 Triliun
-
Apa Itu Working Capital? Pahami Pengertian dan Pentingnya bagi Kesehatan Bisnis