Suara.com - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sepakat bersatu menghadapi diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara bertetangga tersebut oleh Uni Eropa.
Rilis Biro Pers dan Media Setpres di Jakarta, Sabtu, menyebutkan kesepakatan tersebut dicapai dalam kunjungan resmi Presiden Joko Widodo di Malaysia.
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana mengakhiri kunjungannya ke Malaysia sejak Kamis (8/8/2019), setelah bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir dan melakukan sejumlah kegiatan lain hingga Jumat siang (9/8/2019).
Dalam kunjungannya ini, Kepala Negara melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mahathir dan membahas sejumlah hal.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut bersama Presiden dalam kunjungan resmi ini menerangkan bahwa kedua pemimpin berbicara dan membahas beberapa hal.
Pembicaraan keduanya meliputi pendidikan bagi para anak dari WNI dan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, komitmen untuk bersatu melawan diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara, dan upaya mengintensifkan negosiasi penyelesaian masalah perbatasan.
"Tadi pagi sampai siang Presiden berada di Kuala Lumpur dan telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia. Beberapa hal yang dibahas Presiden dan Perdana Menteri Malaysia antara lain diskusi mengenai masalah community learning center (CLC)," ujar Retno di Hotel Ritz Carlton Millenia, Singapura, setibanya di negara tersebut, Jumat (9/8/2019), dilansir Antara.
Sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa CLC di wilayah Sabah dan Serawak, namun, untuk wilayah Semenanjung Malaysia, hingga saat ini masih belum terdapat CLC yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta bantuan PM Mahathir agar dapat membangun CLC di kawasan tersebut.
Baca Juga: Jokowi Belum Dilantik, Gerindra Bantah Telah Bahas Pilpres 2024 ke Megawati
"Isu ini sudah mulai dibahas oleh Presiden dan Perdana Menteri Malaysia sejak beberapa waktu yang lalu dan tadi pada saat pertemuan Presiden mengatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia memberikan komitmen untuk memperhatikan permintaan Indonesia," ucapnya.
Kemudian, dalam kesepakatan berikutnya, Presiden Jokowi dan PM Mahathir juga sepakat untuk bersatu dalam menghadapi diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara oleh Uni Eropa.
"Kedua pemimpin memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit," tutur Retno.
Retno menjelaskan, Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen tinggi dalam isu pengolahan dan pengelolaan sawit yang berkelanjutan.
Indonesia juga telah memiliki sertifikasi sawit dan data-data ilmiah yang dapat dipakai untuk perbandingan.
ASEAN dan Uni Eropa telah sepakat membentuk working group on palm oil.
Berita Terkait
-
Daftar Karya Ahmad Bahar: Pernah Tulis Buku Jokowi, Gibran Hingga Anies Baswedan
-
Aktivis Sebut Jokowi Idap Megalomania dan Waham Kebesaran soal IKN: Ada Gangguan Kejiwaan
-
IKN Disebut 'Gegabah Terstruktur', Prabowo Diminta Evaluasi Proyek Era Jokowi
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan
-
Projo Bicara Soal Kesehatan Jokowi, PSI Langsung Buka Suara
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Ekonom UI: Masyarakat Kok Makin Miskin kala Pemerintah Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
-
Misbakhun Nilai Pelemahan Rupiah Sekarang Tak Seburuk 1998
-
IHSG Bergejolak Karena Ekspor Dikendalikan Danantara, Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi
-
Isu Sejumlah Merek Kendaraan Dilarang Beli Pertalite, Pertamina: Hoaks!
-
Pasca-Blackout Sumatra, Pasokan Listrik 8,3 Juta Pelanggan Diklaim PLN Mulai Pulih
-
Indikasi Awal, PLN Sebut Gangguan Cuaca jadi Penyebab Blackout di Sumatera
-
LPS Ajak Generasi Muda Kuasai Teknologi dan Mitigasi Risiko Keuangan
-
Aceh hingga Jambi Mati Blackout, Dirut PLN Minta Maaf!
-
Menkeu Purbaya Dorong Peran Swasta, Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Cepat
-
Purbaya Sebut Krisis 1998 Tak Akan Terulang, Optimis 6 Bulan Lagi Orang Susah Berkurang