Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum berencana untuk memaksa perbankan untuk menghentikan pinjaman perbankan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan. Salah satunya, yaitu perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan.
Seperti dilansir Bloomberg, regular pasar keuangan itu malah mendorong bank-bank untuk menyalurkan pinjamannya kepada perusahaan yang berkomitmen proyek ramah lingkungan.
"Saya tidak mendukung kebijakan untuk menghentikan pemberian pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh, karena perusahaan-perusahaan ini sudah ada, sudah mempekerjakan orang, dan mendukung perekonomian. Kami tidak ingin mengganggu proses pembangunan," kata Ketua OJK Wimboh Santoso.
Regulator keuangan di seluruh dunia menyusun berbagai strategi untuk melawan perubahan iklim, dari mempromosikan pinjaman ke proyek ramah lingkungan, hingga membuat pedoman yang mencegah pendanaan untuk proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembukaan hutan.
Masalah ini telah mendapatkan urgensi yang lebih besar di Asia Tenggara setelah bagian-bagian wilayah ini diselimuti asap dan abu yang berbahaya dari Sumatera dan Kalimantan di Indonesia.
Menurut sebuah studi World Wide Fund for Nature, hanya 9 persen dari pemberi pinjaman utama di Asia Tenggara yang tidak memiliki kebijakan deforestasi.
Selain mendorong bank untuk meminjamkan lebih banyak ke proyek-proyek ramah lingkungan, OJK mendorong penerbitan obligasi syariah atau sukuk hijau.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok