Suara.com - Untuk mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan Kartu Tani, pemerintah akan membentuk tim lintas sektor. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, saat ini sekitar 5,5 juta kartu yang sudah dibagikan.
"Memang masih ada berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan kartu ini belum optimal. Pertama, butuh waktu karena ada petani yang (lokasinya) jauh di puncak gunung, jauh dari kota. Ini perlu langkah serius untuk mencapai target," kata Sarwo, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Lokasi para petani yang jauh dari perkotaan ini, menurutnya, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet. Padahal internet menjadi salah satu sarana penting untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tani.
"Selain itu, ada pula isu terkait kebiasaan petani yang memang tidak mudah diubah," tambah Sarwo.
Sebuah tim yang beranggotakan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, juga BUMN, dan perbankan di bawah bendera Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), akan turut andil dalam program Kartu Tani.
Tim ini, kata Sarwo akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.
"Langkah awal yang akan dilakukan tim ini adalah mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya distribusi maupun pemanfaatan Kartu Tani di tiap tiap daerah. Selanjutnya, tim ini akan bergerak mencari solusi sehingga pemanfaatan kartu tani bisa segera dioptimalkan," jelasnya.
Sebagai langkah awal, optimasi distribusi dan pemanfaatan Kartu Tani akan dipusatkan di tiga daerah, yakni Jawa Barat, jawa Timur, dan Jawa Tengah. Daerah-daerah tersebut menjadi kontributor terbesar terhadap produksi padi nasional.
Kartu Tani menjadi instrumen penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ke depan, pemerintah berencana mewajibkan kartu tani bagi para penerima pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Wujudkan Swasembada Gula, Kementan Telah Mereformasi Perizinan
"Selain pupuk, Kartu Tani juga akan menjadi akses untuk mendapatkan bantuan benih, penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan pendanaan berupa kredit usaha rakyat (KUR)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemanfaatan Air Sangat Penting untuk Tingkatkan Produksi Pertanian
-
Produk Hortikultura dari 6 Kabupaten di Sumut Laris di Pasar Ekspor
-
Hortikultura Ramah Lingkungan, Ekspor ke 113 Negara Naik 11,92 Persen
-
Irigasi Perpompaan Tingkatkan Indeks Pertanaman Padi di Ciamis
-
Ponorogo Kekeringan, Namun Bisa Diatasi dengan Pompanisasi
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan