Suara.com - Untuk mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan Kartu Tani, pemerintah akan membentuk tim lintas sektor. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, saat ini sekitar 5,5 juta kartu yang sudah dibagikan.
"Memang masih ada berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan kartu ini belum optimal. Pertama, butuh waktu karena ada petani yang (lokasinya) jauh di puncak gunung, jauh dari kota. Ini perlu langkah serius untuk mencapai target," kata Sarwo, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Lokasi para petani yang jauh dari perkotaan ini, menurutnya, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet. Padahal internet menjadi salah satu sarana penting untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tani.
"Selain itu, ada pula isu terkait kebiasaan petani yang memang tidak mudah diubah," tambah Sarwo.
Sebuah tim yang beranggotakan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, juga BUMN, dan perbankan di bawah bendera Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), akan turut andil dalam program Kartu Tani.
Tim ini, kata Sarwo akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.
"Langkah awal yang akan dilakukan tim ini adalah mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya distribusi maupun pemanfaatan Kartu Tani di tiap tiap daerah. Selanjutnya, tim ini akan bergerak mencari solusi sehingga pemanfaatan kartu tani bisa segera dioptimalkan," jelasnya.
Sebagai langkah awal, optimasi distribusi dan pemanfaatan Kartu Tani akan dipusatkan di tiga daerah, yakni Jawa Barat, jawa Timur, dan Jawa Tengah. Daerah-daerah tersebut menjadi kontributor terbesar terhadap produksi padi nasional.
Kartu Tani menjadi instrumen penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ke depan, pemerintah berencana mewajibkan kartu tani bagi para penerima pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Wujudkan Swasembada Gula, Kementan Telah Mereformasi Perizinan
"Selain pupuk, Kartu Tani juga akan menjadi akses untuk mendapatkan bantuan benih, penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan pendanaan berupa kredit usaha rakyat (KUR)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemanfaatan Air Sangat Penting untuk Tingkatkan Produksi Pertanian
-
Produk Hortikultura dari 6 Kabupaten di Sumut Laris di Pasar Ekspor
-
Hortikultura Ramah Lingkungan, Ekspor ke 113 Negara Naik 11,92 Persen
-
Irigasi Perpompaan Tingkatkan Indeks Pertanaman Padi di Ciamis
-
Ponorogo Kekeringan, Namun Bisa Diatasi dengan Pompanisasi
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
Terkini
-
ESDM: Meski Sudah Diuji BBM Bobibos Belum Tersertifikasi
-
Pupuk Indonesia Akan Revitalisasi 7 Pabrik Pupuk Tua, Cegah Pemborosan
-
Menteri Bahlil Kebut 18 Proyek Hilirisasi Energi, Target 2026 Jalan
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Bank Indonesia Siaga Jaga Rupiah, Pelemahan Bersifat Temporer
-
Industri Pindar Lokal Cari Pendanaan Investor ke Hong Kong
-
LPS : Program Penjaminan Polis, Instrumen Penting Tingkatkan Kepercayaan Publik
-
Kebutuhan Asuransi Makin Penting, Allianz Life Syariah Raup 120 Ribu Nasabah
-
Stockbit Error Sejak Pagi, Publik Ancam Pindah Platform Hingga Lapor YLKI
-
HIPMI Soroti Dugaan Tekanan Kelompok Kepentingan di Industri Tekstil