Suara.com - Untuk mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan Kartu Tani, pemerintah akan membentuk tim lintas sektor. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, saat ini sekitar 5,5 juta kartu yang sudah dibagikan.
"Memang masih ada berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan kartu ini belum optimal. Pertama, butuh waktu karena ada petani yang (lokasinya) jauh di puncak gunung, jauh dari kota. Ini perlu langkah serius untuk mencapai target," kata Sarwo, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Lokasi para petani yang jauh dari perkotaan ini, menurutnya, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet. Padahal internet menjadi salah satu sarana penting untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tani.
"Selain itu, ada pula isu terkait kebiasaan petani yang memang tidak mudah diubah," tambah Sarwo.
Sebuah tim yang beranggotakan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, juga BUMN, dan perbankan di bawah bendera Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), akan turut andil dalam program Kartu Tani.
Tim ini, kata Sarwo akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.
"Langkah awal yang akan dilakukan tim ini adalah mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya distribusi maupun pemanfaatan Kartu Tani di tiap tiap daerah. Selanjutnya, tim ini akan bergerak mencari solusi sehingga pemanfaatan kartu tani bisa segera dioptimalkan," jelasnya.
Sebagai langkah awal, optimasi distribusi dan pemanfaatan Kartu Tani akan dipusatkan di tiga daerah, yakni Jawa Barat, jawa Timur, dan Jawa Tengah. Daerah-daerah tersebut menjadi kontributor terbesar terhadap produksi padi nasional.
Kartu Tani menjadi instrumen penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ke depan, pemerintah berencana mewajibkan kartu tani bagi para penerima pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Wujudkan Swasembada Gula, Kementan Telah Mereformasi Perizinan
"Selain pupuk, Kartu Tani juga akan menjadi akses untuk mendapatkan bantuan benih, penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan pendanaan berupa kredit usaha rakyat (KUR)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemanfaatan Air Sangat Penting untuk Tingkatkan Produksi Pertanian
-
Produk Hortikultura dari 6 Kabupaten di Sumut Laris di Pasar Ekspor
-
Hortikultura Ramah Lingkungan, Ekspor ke 113 Negara Naik 11,92 Persen
-
Irigasi Perpompaan Tingkatkan Indeks Pertanaman Padi di Ciamis
-
Ponorogo Kekeringan, Namun Bisa Diatasi dengan Pompanisasi
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Purbaya Klaim Program MBG hingga Kopdes Merah Putih Mulai Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
Bukan Cuma di Indonesia, MSCI Juga Bersih-bersih Indeks yang Berdampak ke Bursa Negara Lain
-
LPDB Koperasi Hadir di Pontianak, Dorong UMKM dan Koperasi Naik Kelas
-
BI Jamin Uang Palsu Kini Lebih Mudah Dideteksi, Ini Ciri-cirinya
-
Solar yang Tersedia di SPBU Shell Berasal dari Pertamina
-
Pelemahan Rupiah Belum Beri Dampak pada Harga Pangan
-
Perhatian! CNG Bukan Pengganti LPG 3 KG
-
Ancaman Phishing Makin Brutal, Investor Mulai Pilih Sekuritas dengan Proteksi
-
OJK Optimistis Banyak Emiten Indonesia Akan Masuk Index MSCI
-
Pemerintah Gaspol Naikkan Kelas UMKM, Sertifikasi hingga HAKI Dipermudah