Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyaksikan penandatanganan MoU Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II Lampung di Bandara Radin Inten II Lampung, Sabtu (12/10/2019).
Penandatanganan itu dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin.
Dengan penandatanganan MOU tersebut, Menhub Budi menyatakan agar PT. AP II dapat semakin meningkatkan kinerja bandara tersebut.
"Selama ini, pemerintah menggelontorkan Rp 100 miliar per tahun dari APBN untuk operasional Bandara Radin Inten II. Diharapkan PT Angkasa Pura II menghasilkan Rp 110 miliar per tahun yang nantinya bisa di-swing ke pemerintah dan angka tersebut bisa digunakan untuk pembangunan bandara di daerah lain yang membutuhkan," kata Menhub seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Minggu (13/10/2019).
Lebih lanjut, dirinya mengatakan pemberian APBN bagi suatu bandara merupakan stimulus agar meningkatakan pelayanan dan keselamatan penerbangan.
"Pemerintah hanya bisa memenuhi paling banyak 30% dari seluruh kebutuhan bandara jika berasal dari dana APBN. Kalau kebutuhan sekitar Rp 1.400 triliun maka maksimal hanya bisa terpenuhi Rp 800 triliun," jelasnya.
Oleh karenanya, ia menyebutkan kembali MoU tersebut dapat menghemat penggunaan APBN dan dapat dialihkan untuk daerah lain yang membutuhkan.
Menhub Budi kembali menegaskan agar Pemerintah Provinsi Lampung memberi usulan bagi pengembangan prasarana transportasi di daerah lain yang bisa dikembangkan lebih lanjut seperti Bandara Mohammad Taufik Kiemas (Pekon Serai, Krui, Pesisir Barat Lampung) atau Bandara Gatot Subroto (Way Kanan, Lampung).
Menurut dia, kerjasama pemanfaatan BMN ini merupakan salah satu amanat Presiden RI Joko Widodo agar pihak swasta lebih berperan dalam membangun Indonesia.
Baca Juga: Angkasa Pura II Buka Suara soal Terminal Traveloka dan Pegipegi
"Amanah presiden bahwa pembangunan harus memiliki nilai tambah bagi masyarakat di daerah tersebut. Oleh karenanya, dengan proses pemanfaatan Bandara Radin Inten II ini Lampung bisa meningkatkan sektor kargo seperti ekspor ikan dan sektor pariwisata" ujar Menhub Budi.
Dalam pengembangan transportasi dari dan menuju Bandara Radin Inten II, Menhub Budi menyatakan sedang dipersiapkan pembangunan kereta bandara.
"Untuk kereta bandara Lampung sendiri akan dikembangkan paling lambat tahun 2021, sehingga mempersingkat waktu tempuh penumpang dari Bandar Lampung ke Radin Inten. Yang tadinya jarak tempuh 1 jam diharapkan bisa kurang," jelasnya.
Sementara ia menyebut untuk layanan kereta bandara masih menunggu rolling stock dari PT. KAI.
Berita Terkait
-
KPK Periksa Vice President AP II, Sebagai saksi Tersangka Suap Proyek BHS
-
KPK Akan Periksa Mulyadi, Pejabat AP II di Kasus BHS
-
Dirut PT INTI Diciduk KPK, Manajemen Klaim Operasional Perusahaan Aman
-
Susul Dirkeu AP II, Dirut PT INTI jadi Tersangka Baru Proyek HBS
-
Kasus Suap Proyek Angkasa Pura II, KPK Periksa Direktur PT Excellindo
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak