Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program kartu pra kerja yang dikeluarkan pemerintah bukanlah program untuk menggaji pengangguran.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam Rapat Terbatas Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
"Saya ingin menegaskan lagi, program ini bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan, karena seolah-olah pemerintah akan menggaji, tidak, itu keliru," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut, kartu pra kerja adalah bantuan pemerintah berupa biaya pelatihan kepada para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
Selain itu kata Jokowi, kartu pra kerja juga diberikan kepada pekerja aktif atau korban PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
"Tujuan kartu pra kerja ada dua, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap atau menjadi entrepreneur dan kedua meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK untuk reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan meningkatkan daya saing," kata dia.
Tak hanya itu, dalam Ratas tersebut dirinya ingin mendapat laporan persiapan detail terkait implementasi Kartu Pra Kerja, mulai dari badan pelaksana, platform digital, hingga skema pencarian dana.
"Dalam ratas ini saya ingin mendapatkan laporan mengenai persiapan detail implementasi terutama soal project management office, siapa yang akan melakukan ini, kesiapan platofrm digital dan alur bisnis proses seperti apa, ketiga skema pencairan dana," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 Oktober 2025, Banjir 16.000 Gems dan Pemain Acak 106-110
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Menkeu Purbaya Buka Suara: Tak Ada Anggaran di APBN untuk 'Family Office', Tapi Siap Beri Dukungan!
-
Profil Glenny Kairupan: Direktur Garuda Indonesia, Kader Gerindra, Purnawirawan TNI
-
Investor Baru Bawa Angin Segar, FUTR Bakal Bangun PLTS 130 MW
-
Nasib Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta Ditentukan Jumat Ini
-
Warning Keras Mahfud MD ke Menkeu Purbaya: Bubarkan Satgas BLBI Ciptakan Ketidakadilan
-
Dasco dan Mensesneg Sambangi Rosan Roeslani di Danantara, Ini yang Dibahas
-
Menkeu Purbaya Dapat Pesan 'Rahasia' Lewat WA: Larang Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN
-
Bahlil Baru Loloskan 4 dari 190 Perusahaan Tambang untuk Kembali Beroperasi
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok