Suara.com - Wajar saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah dengan kinerja anak buahnya, lantaran hingga saat ini harga gas untuk industri di tanah air masih terbilang cukup menguras kantong alias mahal.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan mengatakan, isu mahalnya harga gas di dalam negeri sudah sangat lama sejak tahun 2016.
Pemerintah pada waktu itu menginginkan harga gas hanya 6 dolar AS per MMBTU sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Tapi hingga saat ini harga gas tidak pernah menyentuh angka 6 dolar AS per MMBTU.
"Itu kan sudah keluar Kepres di 2016 dimana diharapkan 6 dolar kan itu kan Presiden yang ngeluarin dan itu sudah tidak pernah tercapai 6 dolarnya ya kan terjadinya di 9 dolar lebih hingga 12 dolar dan sekarang mau di naikkan lagi," kata Johnny saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Kadin menilai, harga gas industri yang terlalu mahal sangat memberatkan para pelaku usaha, terutama mereka yang memiliki usaha dengan skala kecil. Pendapatan tidak seberapa tapi pengeluaran pengusaha besar sekali untuk sekali produksi.
"Masalahnya kalau dinaikin kan ada usaha-usaha kecilnya akan mati misalnya industri keramik. Jadi waktu itu, ya jelas Kadin berpihak untuk hal ini, kita mengajukan hal ini ke Presiden dan tanggapannya positif kan Presiden marah-marah mengenai harga gas," kata Johnny.
Wajar kalau kata Johnny banyak pengusaha-pengusaha lokal yang justru membeli gasnya dari Malaysia atau Singapura karena harga gasnya lebih murah dan lebih menguntungkan untuk usaha.
"Masalah ada begini-begini ya kita kan selalu berfikiran bahwa liat tetangga kita dong, kan sudah ada ya di Malaysia berapa di Singapura berapa jadi kalau ada yang membantah segala macem bahwa minyak kita, gas kita sudah murah comparation dengan tetangga-tentanga saja oke," katanya.
Baca Juga: Subsidi Gas 3 Kg Melon Bakal Dicabut Pemerintah
Johnny menuturkan, harga gas di level 6 dolar tersebut sudah sesuai dengan kajian ilmiah dari berbagai Kementerian dan lembaga pendidikan, sehingga seharusnya harga gas 6 dolar tersebut sudah bisa di implentasikan.
"Jadi saya melihat disini kok sudah kajian ilmiah tidak diterapkan dinaikin lagi jadi Kadin merasa ada beberapa yang mengeluh ya kita sampaikan karena itu juga pengusaha-pengusaha kecil juga," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Gaikindo Buka Peluang Uji Coba Bobibos, Solar Nabati Baru
-
Emas Antam Makin Mahal di Akhir Pekan Ini, Capai Hampir Rp 2,3 Juta per Gram
-
Emiten PPRE Raih Kontrak Baru Garap Proyek Anak Usaha ANTM di Halmahera Timur
-
Bhinneka Life Telah Tunaikan Klaim Asuransi Rp 308 Miliar Hingga Semester I-2025
-
IHSG Melesat ke Level Tertinggi Selama Perdagangan Sepekan Ini
-
Gaikindo: Mesin Kendaraan Produk Tahun 2000 Kompatibel dengan E10
-
Purbaya Mau Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, RUU Redenominasi Rupiah Kian Dekat
-
Purbaya Mau Ubah Rp1.000 jadi Rp1, Menko Airlangga: Belum Ada Rencana Itu!
-
Pertamina Bakal Perluas Distribus BBM Pertamax Green 95
-
BPJS Ketenagakerjaan Dapat Anugerah Bergengsi di Asian Local Currency Bond Award 2025