Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak menampik jika banyak pihak yang meminta dirinya mundur dari kursi menteri. Bahkan, goyangan itu, kata Erick, tambah kencang jika terdapat masalah pada BUMN.
Erick mengaku bakal terus menjaga kinerja BUMN, sehingga jangan sampai penggantinya pada lima tahun ke depan malah mendapatkan pekerjaan rumah.
"Nanti ada problem lima tahun lagi di menteri selanjutnya, atau mungkin saja saya cuma setahun. Yang mau goyang saya kan banyak," ujar Erick di Kantornya, Selasa (28/1/2020).
Mantan Bos Mahaka Media ini juga mengingatkan kepada jajaran Komisaris agar senantiasa mengawasi kinerja Direksi.
Jangan sampai justru Komisaris bekerja sama dengan Direksi untuk melakukan penyimpangan.
"Saya tidak mau juga komisaris hanya duduk-duduk dan tidak bantu kementerian untuk mengawasi, tapi bukan ambil peran direksi, jangan juga, enggak boleh, kan ada tugasnya," ucap dia.
Sebelumnya, Kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir mencapai sekitar Rp 13 triliun dan diduga disebabkan kasus korupsi, memantik rasa keingintahuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui laman Facebook resminya, Ketua Umum Partai Demokrat itu ikut menyampaikan pandangan tentang skandal tersebut.
Melalui tulisan yang diunggahnya, SBY mengatakan kasus Jiwasraya plus skandal pada jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.
Belakang SBY mengakui, mengetahui alasan mengapa sejumlah pihak menginginkan terbentuknya pansus Jiwasraya.
Baca Juga: Ketakutan Kementerian BUMN Akhirnya Terjadi, DPR Bentuk Panja Jiwasraya
Tujuan tersebut, klaim SBY, di antaranya ialah untuk menjatuhkan menteri dan menyalahkan Jokowi selaku presiden.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya geleng kepala. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang dibidik dan harus jatuh dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," tulis SBY.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jurus Bahlil Amankan Stok BBM di Wilayah Rawan Bencana Selama Nataru
-
Modal Dedaunan, UMKM Ini Tembus Pasar Eropa dan Rusia dengan Teknik Ecoprint
-
Perubahan Komisaris Bank Mandiri Dinilai Strategis Dukung Ekspansi Bisnis
-
Harga Emas Hari Ini Naik Lagi, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Makin Mengkilap
-
Grab Tawarkan Jaminan Tepat Waktu Kejar Pesawat dan Kompensasi Jutaan Rupiah
-
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Banyak, Cek Syarat dan Rutenya di Sini
-
Asuransi Simas Jiwa Terapkan ESG Lewat Rehabilitasi Mangrove
-
Baru Terjual 54 Persen, Kuota Diskon Tarif Kereta Api Nataru Masih Tersedia Banyak
-
Kemnaker Waspadai Regulasi Ketat IHT, Risiko PHK Intai Jutaan Pekerja Padat Karya
-
Tahapan Pengajuan KPR 2026, Kapan Sertifikat Rumah Diserahkan?