Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan pengeloaan Bandara Komodo Labuan Bajo ke konsorsium Changi Airport dengan Cardi Aero Services (CAS) yaitu PT Cinta Airport Flores (CAF).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, meskipun pengelolaan telah beralih, tetapi Bandara tersebut masih dimiliki Kementerian Perhubungan.
"Saya tegaskan untuk dua hal yaitu pertama airport ini tidak dijual. Ini hanya konsorsium yang mendapatkan izin konsesi selama 25 tahun," ujar Budi Karya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Dalam hal ini, Budi Karya menyebut konsorsium PT CAF telah menginvestasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk mengembangkan dan mengelola Bandara Komodo.
Adapun cakupan pengembangan Bandar Udara Komodo di antaranya adalah penambahan panjang runway (dari 2250 m x 45 m menjadi 2700 m x 45 m), pengembangan terminal kargo, pengembangan dan ekspansi terminal penumpang domestik dan internasional, pengembangan area komersial, parkir dan fasilitas pendukung lainnya, serta pengoperasian dan perawatan baik airside maupun groundside.
Ke depan, Budi Karya akan menjadikan Bandara Komodo Labuan Bajo sebagai bandara internasional rencananya pada Bulan Juli 2020.
"Hal ini lebih cepat dari rencana awal yang seharusnya pada tahun 2021," imbuhnya.
Untuk diketahui, penyerahan pengelolaan bandara Komodo lewat skema penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Acara penandatanganan perjanjian KPBU Bandara Komodo Labuan Bajo meliputi Perjanjian KPBU antara Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Pembangunan (BUP), Perjanjian Regres antara Kementerian Perhubungan dengan PT PII dan Perjanjian antara PT PII dan BUP.
Baca Juga: 5 Fakta Menarik Labuan Bajo, Wisata Super Premium yang Dipromosikan Jokowi
Sementara itu, Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo mengatakan bahwa penjaminan yang diberikan PT PII pada proyek ini merupakan salah satu fasilitas dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi bagi investor dan perbankan yang membiayai proyek.
"Dengan skema KPBU dan penjaminan oleh PT PII, diharapkan proyek ini dapat dikembangkan dan terjaga dengan baik sehingga dapat bermanfaat meningkatkan aksesibilitas wisatawan dalam negeri dan luar negeri menuju Labuan Bajo sebagai kawasan destinasi wisata unggulan yang semakin diminati," tutur Sutopo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026