Suara.com - Dampak pendemi virus corona atau Covid-19 pada perekonomian nasional membuat pemerintah Indonesia menyiapkan langkah-langkah khusus atau skenario-skenario terburuk.
Salah satu skenario terburuk jika situasi pandemi virus corona belum berakhir adalah dengan memberi kewenangan kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan bailout bank-bank sistemik lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Perluasan kewenangan ini jika situasi atau kondisi makin memburuk," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dalam video teleconference di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Landasan hukum kebijakan ini kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo kemarin, Selasa (31/3/2020) sore.
Dirinya menjelaskan kewenangan yang dimaksud adalah BI bisa membeli Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) jangka panjang di pasar perdana.
"BI bisa beli repo dari LPS apabila ada masalah di bank sistemik maupun nonsistemik. Namun, bukan berarti kami tidak hati-hati," katanya.
Untuk diketahui, Bank Indonesia tidak bisa lagi memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) sejak kasus bailout Bank Century.
Kewenangan itu dihilangkan dan skema yang berlaku saat ini adalah lewat LPS dengan membeli repo surat utang LPS.
"Dalam Perppu diatur BI diberikan kewenangan untuk membeli SUN dan SBSN, bukan sebagai first lender. Tapi, sebagai last lender. Dalam hal pasar tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN maupun SBSN, baik karena jumlah atau pun karena suku bunga terlalu tinggi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
Baca Juga: Skenario Terburuk Corona, Rupiah Bisa Tembus Rp 20.000 per Dolar AS
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism
-
Zoomlion Raih Kontrak Rp4,5 Triliun
-
16th IICD Corporate Governance Award 2025: Telkom Meraih Penghargaan Best State-Owned Enterprises