Suara.com - Kritikan pedas terus mengalir terhadap program Kartu Prakerja yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggulangi lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Kali ini kritikan tersebut datang dari Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto yang menilai masyarakat tidak terlalu membutuhkan pelatihan yang ada di dalam program Kartu Prakerja tapi justru membutuhkan bantuan sosial yang bersifat langsung kepada mereka.
"Tapi kenapa di Kartu Prakerja harus ada kursusnya, publik ini mengharapkan harusnya bantuan kepada mereka yang kena PHK," kata Eko dalam konferensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Minggu (26/4/2020).
Selain itu kata Eko untuk meredam dampak PHK yang makin meluas, seharusnya pemerintah juga menambah paket stimulus untuk sektor industri, sehingga jumlah perusahaan yang mem-PHK karyawannya lebih sedikit.
"Perbaikan stimulus sektor rill, harusnya cepat, utamanya industri kena dampak, supaya PHK tidak masal, masif, harus segera anggaran untuk mendorong stimulas ekonomi," ucapnya.
Untuk diketahui, Kartu prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bagi mereka yang sukses mengikuti program kartu prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.
Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.
Baca Juga: Ternyata, Anggaran Kartu Prakerja Disunat Gara-gara Covid-19
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Berlabel BUMN
-
Mendag Tegaskan Izin Ekspor Masih di Kemendag, Bukan Wewenang Danantara
-
Gangguan Listrik Sumatra Jadi Momentum Perkuat Infrastruktur PLN
-
Cuma RI yang Kena Outflow Obligasi, Ekonom: Sedih Banget!
-
BTN Tawarkan 10.000 Hunian Second Dengan Harga di Bawah Pasar Pada Lelang Akbar BTN 2026
-
PaDi UMKM dan Danantara Perkuat Kolaborasi Digitalisasi Pengadaan BUMN dan UMKM
-
Saham Diborong, Smelter Dibangun: Inilah Tentakel Nikel Haji Isam
-
IHSG Mulai Bangkit di Level 6.200 pada Sesi I, 540 Saham Hijau
-
IHSG Anjlok ke Level 6.000, OJK Beri Pesan untuk Investor
-
Kemenkeu Buktikan Indonesia Jauh dari Krisis Ekonomi ala 1998, Ini Datanya