1 September 2020, Petani di 4 Kawasan Ini akan Terima Kartu Tani

Suara.com - Per 1 September 2020, petani di Pulau Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat akan menerima Kartu Tani melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Kartu Tani ditargetkan berlaku efektif di seluruh Tanah Air pada 2021.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo berharap, petani dan insan pertanian lainnya mendukung perubahan pola pendistribusian bantuan dengan Kartu Tani, termasuk untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi.

“Sekarang ada perubahan pola distribusi agar bantuan yang diberikan pemerintah lebih efektif, lebih tepat kepada pihak yang memang membutuhkan, termasuk bantuan pupuk subsidi. Petani tidak perlu khawatir, karena distribusi pupuk subsidi tetap mengacu pada eRDKK by name by address yang dilakukan Kementan. Pola ini valid hingga 94 persen, dan tentu pendistribusian dengan Kartu Tani akan menyempurnakan pola tersebut,” tuturnya, di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menegaskan, Kartu Tani memiliki banyak manfaat untuk pemegangnya.

“Dengan Kartu Tani, maka pendistribusian pupuk subsidi akan jauh lebih maksimal. Tapi fungsi Kartu Tani lebih dari itu. Kartu Tani akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan lain untuk petani,” terangnya.

Sarwo memahami, perubahan pola ini membuat petani harus melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, implementasi Kartu Tani dilakukan secara bertahap.

“Mungkin ada petani yang belum terlalu paham. Kita mengerti kondisi itu, makanya implementasi Kartu Tani dilakukan bertahap dan ini sudah dibahas dalam rapat bersama DPR. Buat daerah yang belum siap dengan Kartu Tani, pupuk distribusi kita lakukan secara manual untuk sementara waktu,” katanya.

Ia menambahkan, jumlah petani berdasakan eRDKK ada 13,9 juta orang, sedangkan Kartu Tani yang telah dicetak 9,3 juta unit, dan Kartu Tani yang terdistribusi sekitar 6,2 juta kartu. Adapun dari jumlah itu, Kartu Tani yang digunakan baru 1,2 juta unit.

“Untuk masalah ini, kita di Ditjen PSP menjalankan instruksi dari KPK tetapi tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Awal tahun depan, Kartu Tani diharapkan sudah efektif dan bisa selesai 100 persen,” katanya.

Baca Juga: Kementan Upayakan Langkah Stabilisasi Perunggasan Nasional