Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga akhir September 2020 untuk memulihkan ekonomi.
"Terkait pemulihan ekonomi nasional kita masih punya waktu sampai akhir September untuk meningkatkan daya ungkit kita, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam kuartal ketiga ini," ujar Jokowi ketika memberikan arahan dalam rapat terbatas tentang Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (14/9/2020).
Jokowi meminta semua jajarannya untuk mempercepat seluruh program insentif yang sifatnya transfer tunai.
"Saya minta seluruh program insentif yang sifatnya cash transfer agar benar-benar diperhatikan, dipercepat," kata dia.
Selain mengingatkan upaya pemulihan ekonomi untuk mencegah jatuh ke jurang resesi, Jokowi meminta semua kepala daerah untuk selalu mempelajari data sebaran sebaran Covid-19 sebagai pertimbangan membuat keputusan.
"Perlu diingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespon menambah kasus di provinsi kabupaten maupun kota dan minta semuanya selalu melihat data sebaran," ujar Jokowi.
Para kepala daerah juga diminta untuk menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan pembatasan berbasis lokal, baik di tingkat RT, RW, desa atau kampung. "Sehingga penanganan lebih detail dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi," kata dia.
Jokowi mengatakan tidak semua kabupaten dan kota berstatus zona merah penyebaran Covid-19. sehingga strategi penanganannya berbeda-beda.
"Misalnya ada 20 kabupaten dan kota tidak semua berada di posisi merah sehingga penanganannya jangan digeneralisir, di satu kota juga tidak semua kecamatan, desa merah semua ada yang ijo ada yang kuning. Strategi berbeda-beda," kata Jokowi.
Baca Juga: Kisah Penyanyi Iis Sugianto, Awalnya Divonis Tipes Lalu Positif Covid-19
Kepala daerah diminta jangan terburu -buru untuk menutup perbatasan wilayah.
Berita Terkait
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
Guru Besar UMY: Masa Depan Politik Gibran Masih Bergantung pada Bayang-Bayang Jokowi
-
Edukasi Keuangan Bank Jago Ajak Keluarga di Bali Lebih Bijak Kelola Uang
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Kisah Iin Sutiyani, Dari Jeratan Rentenir Hingga Tembus Grand Final Pro Futsal League 2026
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun