- Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia Baa2, namun mengubah prospek menjadi negatif karena kekhawatiran kredibilitas dan konsistensi kebijakan nasional.
- Risiko utama meliputi tata kelola, belanja negara agresif, dan ketidakjelasan skema pendanaan entitas baru Danantara yang mengkhawatirkan.
- Pemulihan outlook stabil memerlukan konsistensi arah kebijakan, penguatan basis penerimaan negara, serta peningkatan daya saing struktural.
Suara.com - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, namun mengubah outlook dari stabil menjadi negatif.
Keputusan ini dinilai bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan sinyal peringatan serius terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menilai langkah Moody’s tersebut sebagai alarm keras yang harus segera direspons pemerintah.
Menurutnya, kekhawatiran utama pasar terletak pada persoalan kredibilitas dan konsistensi kebijakan.
Harris menyebut, Moody’s secara tegas menyoroti menurunnya prediktabilitas kebijakan di Indonesia.
Ketidaksinkronan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan dinilai berpotensi menggerus kepercayaan investor dalam jangka panjang.
“Ketika kebijakan tidak konsisten, pasar akan membaca adanya risiko yang lebih tinggi,” ujar Harris dalam keterangan resminya.
Selain isu kebijakan, risiko tata kelola (governance) juga menjadi perhatian utama. Harris mengibaratkan kondisi tersebut seperti bangunan tinggi dengan fondasi rapuh.
“Ekonomi yang besar tanpa institusi yang kuat ibarat bangunan tinggi dengan fondasi rapuh; terlihat megah, tetapi rawan guncangan,” tegasnya.
Baca Juga: Menyoal Istilah "Gentengisasi" dan Prioritas Pembangunan Pemerintah
Moody’s juga menggarisbawahi pola belanja negara yang agresif. Meski bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, langkah ini dinilai berisiko apabila tidak diimbangi dengan penguatan basis penerimaan negara. Perluasan program sosial tanpa perhitungan matang dikhawatirkan akan memperlebar defisit dan mempersempit ruang fiskal di masa depan.
Ketidakpastian semakin meningkat dengan munculnya entitas baru, Danantara. Moody’s menilai skema pendanaan dan tata kelola Danantara yang belum transparan berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi negara.
Risiko tersebut, ditambah potensi perubahan kebijakan fiskal dan moneter, dinilai dapat memicu volatilitas pasar saham serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.
Meski outlook diturunkan menjadi negatif, Moody’s tetap mempertahankan peringkat Baa2 karena sejumlah indikator makroekonomi Indonesia dinilai masih solid.
Faktor penopangnya antara lain pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, defisit fiskal yang terjaga di bawah 3 persen PDB, serta rasio utang yang relatif lebih rendah dibandingkan negara dengan peringkat serupa.
Namun demikian, Harris mengingatkan adanya penurunan penilaian kekuatan ekonomi Indonesia dari a2 menjadi a1, terutama akibat kurangnya diversifikasi ekonomi yang masih bergantung pada sektor komoditas.
Berita Terkait
-
Menyoal Istilah "Gentengisasi" dan Prioritas Pembangunan Pemerintah
-
Kesehatan Mental Generasi Muda: Antara Tantangan dan Layanan Pemerintah
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi