Suara.com - Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun menanggapi adanya kabar PDIP menegur Presiden Jokowi yang dirasa lebih percaya Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir daripada partainya sendiri.
Refly Harun mengatakan, ketidaksepakatan PDIP dan Presiden Jokowi adalah hal yang wajar dan biasa. Bahkan sudah terjadi sejak masa jabatan pertama.
Polanya berulang, PDIP menurut Refly Harun terkesan hendak melengserkan beberapa tokoh pilihan Presiden Jokowi sebagaimana dilakukan dulu dan kini.
Pernyataan tersebut disampaikan Refly Harun lewat tayangan video di Kanal YouTube pribadinya, Jumat (30/10/2020).
Dalam videonya, Refly Harun mengajak pemirsa untuk kembali menengok Presiden Jokowi pada periode pertama.
Menurut Refly Harun, permasalahan Presiden Jokowi periode lalu dan sekarang sama saja. Presiden Jokowi dinilai lebih mementingkan orang-orang terdekatnya daripada partainya sendiri.
Refly Harun lalu menyebut tiga nama kepercayaan Presiden Jokowi saat dirinya menjabat di periode pertama. Di sana tertera nama Luhut Binsar Pandjaitan, Rini Soemarno dan Andi Widjajanto.
"Problem pemerintahan Jokowi jilid satu dan dua sama. Pada jilid pertama ada ungkapan trio macan untuk menyebut orang yang dekat dengan Jokowi. Pertama Luhut Binsar Pandjaitan Kepala Staf Presiden KSP, dua Rini Soemarno Menteri BUMN, dan tiga Andi Widjajanto selaku sekretaris kabinet," ujar Refly seperti dikutip Suara.com.
Menurut Refly Harun, ketegangan dengan ketiga tokoh tersebut pernah terjadi. PDIP dianggapnya pernah berusaha menumbangkan ketiganya dengan berbagai cara.
Baca Juga: Refly Harun: Saya Dengar PDIP Tidak Suka Erick Thohir, Makanya Dia Dihantam
Namun, upaya tersebut hanya berhasil untuk menumbangkan Andi Widjajanto saja. Sebab, Presiden Jokowi tidak melengserkan Luhut Binsar Pandjaitan maupun Rini Soemarno sampai akhir masa jabatannya.
"Tiga orang ini berusaha ditumbangkan kekuatan PDIP. Tentu dengan berbagai cara yang tentunya legal secara politik," ungkap Refly.
Upaya penggeseran Rini Soemarno menurut Refly Harun terbaca lewat angket Pelindo yang menuntut Presiden Jokowi mencopotnya. Kendati begitu, keputusan Presiden Jokowi tetap sama. Tidak ingin mengganti Rini Soemarno meskipun ia dilarang untuk datang ke DPR.
"Rini Soemarno dipertahankan walaupun hampir 5 tahun dilarang ke DPR, kemudian menjadi beban menteri keuangan dan menteri lainnya yang mewakili rapat," kata Refly.
Refly Harun lalu menuturkan, hal tersebut terbilang aneh dalam sistem presidensial sebagaimana diterapkan di Indonesia.
"Ini sebenarnya aneh dalam sistem presidensil karena partai penopang menginginkan menteri Jokowi diberhentikan, tapi Jokowi gak mau. Sederhana, karena Rini Soemarno menjadi orang yang sangat berjasa dalam pemenangan Presiden Jokowi," tukasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Harga Plastik Melonjak Tinggi Gegara Minyak, Sektor Industri Terancam?
-
Kementan Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng
-
Wamentan Klaim Indonesia Surplus 800.000 Hewan Kurban
-
Suara Konsumen: Kartu Kredit Maybank Belum Diterima, Tapi Sudah Dipakai
-
Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Wilmar dan Musim Mas Jadi Sorotan Dunia
-
Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?
-
Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah
-
Taipan RI Berharta Rp243 T Justru Gadai Saham Demi Dapat Utang Bank
-
Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak