Suara.com - Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun menanggapi adanya kabar PDIP menegur Presiden Jokowi yang dirasa lebih percaya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir daripada partainya sendiri.
Refly Harun mengatakan, ketidaksepakatan PDIP dan Presiden Jokowi adalah hal yang wajar dan biasa. Bahkan sudah terjadi sejak masa jabatan pertama.
Polanya berulang, PDIP menurut Refly Harun terkesan hendak melengserkan beberapa tokoh pilihan Presiden Jokowi sebagaimana dilakukan dulu dan kini.
Pernyataan tersebut disampaikan Refly Harun lewat tayangan video di Kanal YouTube pribadinya, Jumat (30/10/2020). Dalam videonya, Refly Harun mengajak pemirsa untuk kembali menengok Presiden Jokowi pada periode pertama.
Menurut Refly Harun, permasalahan Presiden Jokowi periode lalu dan sekarang sama saja. Presiden Jokowi dinilai lebih mementingkan orang-orang terdekatnya daripada partainya sendiri.
Refly Harun lalu menyebut tiga nama kepercayaan Presiden Jokowi saat dirinya menjabat di periode pertama. Di sana tertera nama Luhut Binsar Panjaitan, Rini Soemarno, dan Andi Widjajanto.
"Problem pemerintahan Jokowi jilid satu dan dua sama. Pada jilid pertama ada ungkapan trio macan untuk menyebut orang yang dekat dengan Jokowi. Pertama Luhut Binsar Panjaitan Kepala Staf Presiden KSP, dua Rini Soemarno Menteri BUMN, dan tiga Andi Widjajanto selaku sekretaris kabinet," ujar Refly seperti dikutip Suara.com.
Menurut Refly Harun, ketegangan Presiden Jokowi dengan ketiga tokoh tersebut pernah terjadi. PDIP dianggapnya pernah berusaha menumbangkan ketiganya dengan berbagai cara.
Namun, upaya tersebut hanya berhasil untuk menumbangkan Andi Widjajanto saja. Sebab, Presiden Jokowi tidak melengserkan Luhut Binsar Panjaitan maupun Rini Soemarno sampai akhir masa jabatannya.
Baca Juga: PKS Minta Milenial Tak Ladeni Cibiran Mega: Kalau Mau Sukses Jangan Baper
"Tiga orang ini berusaha ditumbangkan kekuatan PDIP. Tentu dengan berbagai cara yang tentunya legal secara politik," ungkap Refly.
Upaya penggeseran Rini Seomarno menurut Refly Harun terbaca lewat angket Pelindo yang menuntut Presiden Jokowi mencopotnya. Kendati begitu, keputusan Presiden Jokowi tetap sama. Tidak ingin mengganti Rini Soemarno meskipun ia dilarang untuk datang ke DPR.
"Rini Soemarno dipertahankan walaupun hampir 5 tahun dilarang ke DPR, kemudian menjadi beban menteri keuangan dan menteri lainnya yang mewakili rapat," kata Refly.
Refly Harun lalu menuturkan, hal tersebut terbilang aneh dalam sistem presidensiil sebagaimana diterapkan di Indonesia.
"Ini sebenarnya aneh dalam sistem preisidensill karena partai penopang menginginkan menteri Jokowi diberhentikan, tapi Jokowi gak mau. Sederhana, karena Rini Soemarno menjadi orang yg sangat berjasa dalam pemenangan Presiden Jokowi," tukasnya.
Lebih lanjut lagi, Refly Harun membahas periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dengan menyinggung tiga tokoh kenamaan, Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, dan Erick Thohir.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya