Suara.com - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kenaikan harga cabai merah menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi pada Oktober 2020 sebesar 0,07 persen.
Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (2/11/2020) mengatakan kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh tingginya curah hujan di berbagai daerah.
"Curah hujan yang tinggi berdampak pada pasokan cabai merah," kata Suhariyanto dilansir dari Antara.
Menurutnya kenaikan harga cabai merah terjadi di 82 kota dengan kenaikan tertinggi di Bulukumba hingga 85 persen serta Padangsidimpuan dan Tegal hingga 76 persen.
Selain cabai merah, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah sebesar 0,02 persen yang terjadi di 72 kota, salah satunya di Lhokseumawe hingga 33 persen.
Penyebab inflasi lainnya dalam periode ini adalah kenaikan harga minyak goreng serta nasi dengan lauk seiring dengan tingginya permintaan dari masyarakat.
Meski demikian, kata dia, terdapat komoditas yang mengalami penurunan harga dan menyumbang deflasi, seperti telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, apel, pepaya, tarif listrik, tarif angkutan udara dan emas perhiasan.
"Turunnya harga ikut memberikan andil deflasi seperti telur ayam ras dan tarif angkutan udara masing-masing 0,02 persen, serta daging ayam ras, buah-buahan dan tarif listrik 0,01 persen," ujarnya.
Dari 90 kota IHK, Suhariyanto menambahkan sebanyak 66 kota menyumbang inflasi dan hanya sebanyak 24 kota yang mengalami deflasi pada Oktober 2020.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia September 2020 Capai 153 Ribu
Inflasi tinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,04 persen dan inflasi rendah terjadi di Jakarta, Cirebon, Bekasi dan Jember masing-masing 0,01 persen.
Sementara itu deflasi tinggi terjadi di Manokwari sebesar 1,81 persen dan deflasi rendah terjadi di Surabaya sebesar 0,02 persen. "Manokwari mengalami deflasi tinggi karena turunnya tarif angkutan udara hingga menyumbang andil 0,08 persen," tuturnya.
Dengan terjadinya inflasi, setelah sebelumnya deflasi selama tiga bulan berturut-turut, maka inflasi tahun kalender Januari-Oktober 2020 mencapai 0,95 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 1,44 persen.
Berita Terkait
-
Purbaya Anggap Pertumbuhan Ekonomi RI 5,61 Persen Keajaiban: Kita Keluar dari Kutukan 5%
-
BPS: Ibu Hamil di Indonesia Timur Hadapi Risiko Kematian Jauh Lebih Tinggi
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
BPS: Angka Pengangguran di Jakarta Capai 334 Ribu
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah
-
Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?