Menjawab Polemik Pemberian Penyertaan Modal Negara 9 BUMN Rp42,3 Triliun

Suara.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menanggapi polemik pemberian Penyertaan Modal Negara kepada sembilan BUMN tahun 2021 dengan total Rp42,385 triliun di tengah pandemi corona.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan tujuan pemberian PMN, salah satunya untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi.

"Pemberian PMN kepada BUMN sendiri memang merupakan salah satu modalitas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini bukan suatu dikotomi yang kita bedakan, sifatnya sebetulnya sejalan," kata Isa dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (6/11/2020).

Pemberian PMN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang terdapat pada program PEN. "Karena kita juga ingin melihat BUMN berpartisipasi dalam membangkitkan kembali perekonomian, membuat lapangan kerja tetap tercipta, membuat kegiatan usaha dilanjutkan yang mempunyai multiplier effect," kata dia.

Dana segar tersebut diharapkan dapat menggairahkan perekonomian nasional yang selama lesu.

"Jadi pemberian PMN juga merupakan salah satu cara pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Kesembilan BUMN, yaitu PLN sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi untuk listrik pedesaan.

Hutama Karya sebagai pendanaan bagi kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera untuk tiga ruas tol yaitu Kuala Tanjung – Parapat, Lubuk Linggau Bengkulu, dan Sigli-Banda Aceh.

Sarana Multigriya Finansial untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan porsi pendanaan 25 persen.

Baca Juga: 9 BUMN Dapat Guyuran PMN Tahun 2021, Totalnya Rp42,3 Triliun

Indonesia Finansial Group Life untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha menata industri perasuransian dan penjaminan.

Pelindo III sebagai pendanaan bagi pengembangan Pelabuhan Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.

Pengembangan Pariwisata Indonesia sebagai pendanaan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di Tanamori, Labuan Bajo.

Kawasan Industri Wijayakusuma untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.

PAL Indonesia untuk mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.

Dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai pendanaan penyediaan pembiayaan, penjaminan asuransi, serta penugasan khusus ekspor (national interest account).