Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para pelaku financial technology atau fintech menghindari kejahatan siber. Sebab, industri fintech sangat kental dengan risiko kejahatan siber yang justru merugikan masyarakat.
"Antara lain, risiko kejahatan cyber, misinformasi, dan transaksi error, serta penyalahgunaan data pribadi. Apalagi, regulasi nonkeuangan perbankan tidak seketat regulasi perbankan," ujar Jokowi dalam membuka sebuah diskusi secara virtual, Rabu (11/11/2020).
Dengan begitu, Jokowi meminta agar pelaku fintech harus memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel. Serta, bisa memitigasi berbagai risiko yang muncul.
"Dengan cara ini, saya berharap industri fintech dapat memberikan layanan yang aman bagi masyarakat serta memberi kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan masih banyak pekerjaan rumah atau PR dalam mengembangkan financial technology atau fintech.
Meskipun, fintech sektor jasa keungan di Indonesia terus berkembang, tapi menurut Jokowi, Indonesia banyak tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara.
Misalnya, kata Jokowi, dari sisi tingkat pengguna jasa keuangan atau inklusi keuangan Indonesia masih di bawah Singapura hingga Malaysia.
"Indeks inklusi keuangan kita 76 persen. Lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN, misalnya Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Sekali lagi kita masih berada di angka 76 persen. Tingkat literasi keuangan digital kita juga masih rendah, baru sekitar 35,5 persen," kata Jokowi.
Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan agar fintech tak hanya menyalurkan pinjaman, menyediakan jasa keuangan, ataupun mencari untung saja.
Baca Juga: Jokowi: Fintech Jangan Cuma Cari Untung, Tapi Beri Edukasi Keuangan
Jokowi menginginkan, para fintech juga bisa mengedukasi soal jasa keuangan digital, sehingga makin banyak masyarakat yang paham.
"Saya harapkan para inovator fintech tidak hanya sebagai penyalur pinjaman, dan pembayaran online saja. Tetapi juga sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat," jelas dia.
Berita Terkait
-
Jokowi: Fintech Jangan Cuma Cari Untung, Tapi Beri Edukasi Keuangan
-
"Dia Yang Namanya Tak Boleh Disebut" di Facebook Adalah Rizieq Shihab
-
Daftar Mantan Menteri Peraih Bintang Mahaputera, Ada Susi Hingga Jonan
-
Protokol Anti Corona Istana Super Ketat, Gatot Tetap Takut dan Tak Datang
-
Ini Alasan Pemberian Anugerah Tanda Jasa dan Kehormatan Digelar Bertahap
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun