Suara.com - Anggota Ombudsman Alvin Lie mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terkait kebijakan diwajibkannya rapid test antigen bagi penumpang angkutan umum pada liburan akhir tahun.
Pasalnya, ia melihat kebijakan itu justru membuat penumpukan di prasarana transportasi.
Seperti yang terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta pada hari ini yang mana ada penumpukan penumpang untuk melakukan rapid test antigen.
"Jadi, alih-alih mengurangi sebaran Covid-19, peraturan baru ini justru berpotensi menimbulkan klaster bandara dan klaster stasiun. Jika itu benar-benar terjadi, apa pertanggungjawaban pembuat kebijakan?" ujar Alvin kepada wartawan, Selasa (22/12/2020).
Menurut Alvin Lie, kebijakan itu tak menghentikan niat masyarakat untuk berlibur atau berpergian. Masyarakat, jelas dia, rela untuk menambah biaya perjalanannya untuk rapid test antigen agar bisa tetap berlibur.
"Masyarakat yang berkepentingan bepergian tetap akan pergi walau harus keluar ongkos tambahan untuk uji Antigen dan tambah repot antre. Dapat dipahami jika sebagian masyarakat berpendapat bahwa peraturan ini sarat kepentingan bisnis Uji Antigen," ucap dia.
Alvin Lie menduga, kebijakan ini dikeluarkan terburu-buru dan secara mendadak, sehingga belum ada persiapan dari penumpang maupun operator. Imbasnya akan terjadi penumpukan atau antrean untuk lakukan tes rapid antigen.
"Peraturan yang dibuat dan diberlakukan secara mendadak, minim waktu utk diseminasi informasi kepada pengguna transportasi publik, minim waktu persiapan bagi penyelenggara pelayanan menyusahkan semua pihak," imbuhnya.
Sebelumnya, Penumpang angkutan umum khususnya kereta api jarak jauh mulai hari ini harus menyiapkan hasil rapid test antigen sebelum melakukan perjalanannya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kemenhub Nomor 23 Tahun 2020.
Baca Juga: Tak Bawa Hasil Rapid Tes Antigen, Penumpang di Stasiun Tugu Batal Berangkat
Dalam aturan tersebut, para penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil rapid test antigen dan dinyatakan negatif covid-19 paling lambat tiga hari sebelum keberangkatan.
"Atau bisa menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR yang menyatakan non reaktif atau negatif Covid-19 yang berlaku selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan," kata Kemenhub seperti dikutip dalam SE tersebut, Selasa (22/12/2020).
Namun, bagi penumpang di bawah umur 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen sebagai syarat perjalanan.
"Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021," kata Kemenhub.
Untuk diketahui, mulai Senin 21 Desember 2020, KAI menyediakan layanan Rapid Test Antigen di stasiun dengan harga Rp 105.000.
Pada tahap awal, layanan tersebut tersedia di Stasiun Gambir, Pasar Senen, Kiaracondong, Cirebon Prujakan, Tegal, Semarang Tawang, Yogyakarta, Surabaya Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Roadmap Hentikan Impor Bensin RON Rendah Dua Tahun Lagi
-
Naik Kelas Jadi BUMN dengan Kinerja Solid, BSI Ubah Peta Perbankan Indonesia
-
Panen Raya Perdana Padi Varietas PS-08 Bakal Digelar di Kabupaten Pandeglang
-
Harga Emas Stabil di Pegadaian, Pembeli Bisa Beli Tanpa Antre
-
Bank Indonesia Tidak Umumkan Lagi Aliran Modal Asing, Ini Alasannya
-
Mengenal Tiga Sumber Dana BPJS Kesehatan, Ada Dua Sumber Selain Iuran
-
Pede Produksi Surplus, Pemerintah Bakal Stop Impor Solar Tahun Ini
-
Jadwal WFA dan Promo Transportasi Umum Ramadan 2026/1447 Hijriah
-
Isu Saham PIPA Ubah Bisnis Jadi Perusahaan Migas, Ini Kata Manajemen
-
PLN Mobile Perkuat Ekosistem EV Berbasis Green Energy, Dari Rumah Charging hingga SPKLU