- Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada tahun 2026 didorong surplus produksi domestik pasca perluasan kilang.
- Penyebab historis impor solar adalah keterbatasan kapasitas kilang nasional dibandingkan kebutuhan energi negara.
- Penghentian impor dimulai dari solar CN 48 pada 2026, disusul CN 51 pada semester kedua tahun yang sama.
Suara.com - Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada 2026. Kebijakan ini diambil lantaran produksi solar tahun ini diproyeksikan surplus.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan, salah satu indikator utama ketahanan energi adalah kemampuan memenuhi kebutuhan energi dari sumber daya dan fasilitas domestik.
Dalam konteks solar, persoalan selama ini bukan semata ketersediaan minyak mentah, melainkan keterbatasan kapasitas kilang.
Ia menyinggung kondisi historis ketika kapasitas kilang nasional tertinggal dibanding negara lain yang justru minim sumber daya minyak.
Situasi tersebut membuat Indonesia harus mengimpor tidak hanya minyak mentah, tetapi juga produk jadi, termasuk solar.
Menurut Laode, kebijakan di sektor migas saat ini diarahkan untuk memastikan produk BBM, khususnya solar, dapat dipenuhi dari kilang dalam negeri.
Pendekatan ini sejalan dengan upaya memperkuat peran negara dalam pengelolaan sektor energi strategis.
Laode menyebutkan pada 2025 produksi solar dalam negeri mencapai sekitar 19 juta kiloliter. Meski demikian, impor masih dilakukan lebih dari 4 juta kiloliter, meskipun program pencampuran biodiesel B40 telah berjalan.
“Tahun 2026 ini diresmikan RDMP, akan ada sebanyak 7 juta KL tambahannya. Berarti tertutupilah impor solar,” kata Laode dalam podcast Bukan Abu Leke yang ditayangkan melalui akun YouTube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga: Alasan Stok BBM Shell Masih Kosong: ESDM Belum Terbitkan Rekomendasi Impor
Tambahan kapasitas dari Refinery Development Master Plan (RDMP) itu diperkirakan tidak hanya menutup kebutuhan impor, tetapi juga menciptakan surplus produksi.
Dari perhitungan yang disampaikan, potensi kelebihan pasokan diperkirakan berada di kisaran 1,6 hingga 1,7 juta kiloliter.
Laode menjelaskan, kebijakan penghentian impor solar dilakukan secara bertahap berdasarkan spesifikasi produk.
Tahap awal difokuskan pada solar CN 48 yang merupakan jenis paling banyak digunakan dan dicampur dengan FAME untuk biodiesel.
“Nah, kita mengejar yang CN 48 ini, agar bisa kita bebas impor solar,” ujarnya.
Dengan tambahan kapasitas kilang tersebut, pemerintah menargetkan impor solar CN 48 dapat dihentikan sepenuhnya mulai 2026.
Berita Terkait
-
Bahlil: Saya Menteri Gagal Jika Masih Ada Desa Tanpa Listrik
-
Tak Lagi Sekali Setahun, Kuota Impor BBM Swasta Kini Dievaluasi Periodik
-
Bahlil Deklarasikan Dirinya Sebagai Menteri Anti Impor
-
Nego dengan Gubernur Papua, Bahlil Jamin Divestasi Saham Freeport Rampung Kuartal I-2026
-
Pipa Bocor di Sumatera, RI Terancam Kehilangan Produksi Minyak 2 Juta Barel
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
Pilihan
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
Terkini
-
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Berpotensi Capai 5,5 Persen Berkat Lebaran dan Stimulus
-
BRI Konsisten Dukung Perumahan Nasional, Salurkan KPR Subsidi Rp16,79 Triliun hingga Februari 2026
-
Yuk Serbu Diskon Tarif Jalan Tol Mulai 26 Maret 2026, Hindari Puncak Arus Balik di Akhir Pekan
-
Kesadaran Investasi Emas Naik, Masyarakat Manfaatkan THR untuk Aset Masa Depan
-
Maskapai Minta Harga Tiket Pesawat Naik 15 Persen, Kemenhub Janji Pertimbangkan
-
Cerita Purbaya Lapor SPT Tahunan: Kurang Bayar Rp 50 Juta, Isi Coretax Dibantu Orang Pajak
-
Maskapai-maskapai Penerbangan Indonesia Minta Harga Tiket Pesawat Naik Gara-gara Perang di Teluk
-
OJK Genjot Free Float 15%, Emiten Diberi Tenggat hingga Maret 2027
-
Penumpang Whoosh Naik 11% saat Lebaran 2026, Tren Pengguna Kereta Cepat ke Bandung Masih Tinggi
-
Diskon Tol 30 Persen Jasa Marga Berlaku 2627 Maret 2026, Strategi Urai Puncak Arus Balik Lebaran