Suara.com - Komisi VI DPR RI berharap akselerasi dalam pembentukan holding ultra mikro, guna perbaikan ekosistem usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih cepat pada masa pemulihan ekonomi tahun ini.
Ada tiga BUMN yang disebut akan terlibat dalam pembentukan holding ultra mikro, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).
Pembentukan holding dengan melibatkan tiga BUMN ini diyakini membuat efisiensi dan memperbaiki ekosistem pembiayaan dalam hal pemberdayaan ultra mikro (UMi) dan UMKM.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak menyampaikan upaya menumbuhkembangkan UMKM perlu dilakukan secara terus menerus, mengingat kontribusinya terhadap perekonomian negara begitu besar.
Terlebih, UMKM memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 60% dan menyerap tenaga kerja sekitar 97%. Salah satu upaya pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk holding.
Amin berharap rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.
Oleh karena itu, pemerintah pun harus menyiapkannya secara cepat dan matang dengan menyusun peta jalan holding BUMN secara jelas.
“Harapannya pelaksanaan holding BUMN sektor UMKM lebih terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM dapat terlaksana dengan baik,” tutur Amin ditulis Senin (8/2/2021).
Amin menyampaikan pembentukan skema holding BUMN sektor UMKM ini sangat penting. Dia meminta pula pemerintah dapat memastikan keberadaan holding malah mengurangi performa perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.
Baca Juga: Pelaku UMKM Go Digital, Ini Tantangan yang Akan Dihadapi
“Pembentukan holding BUMN sektor UMKM diharapkan memaksimalkan proses pengembangan UMKM, karena ketiga perusahaan BUMN anggotanya bisa saling mengisi dan menguatkan sesuai masing-masing lini bisnis utamanya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung pun berpendapat pembentukan holding ultra mikro meruapakan gagasan inovatif.
"Menurut saya itu gagasan yang menarik, karena akan memperkuat institusi dan permodalan untuk pembiayaan ultra mikro," sebutnya.
Dia meminta Kementerian BUMN dapat mempersiapkan dengan baik dari sisi institusinya.
"Sebab BRI, PNM, dan Pegadaian selama ini sudah beroperasi dengan karakteristiknya masing-masing. Menyatukan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Bereskan dulu konsolidasi secara internal agar nanti benar-benar bisa solid," imbuhnya.
Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyampaikan upaya pemerintah mengintegrasikan semua badan usaha agar proses pemulihan ekonomi berjalan cepat. Salah satunya, rencana membentuk holding ultra mikro.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok