Suara.com - Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Nantinya, lembaga itu yang menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, nantinya LPI akan melakukan safari ke negara-negara yang memiliki investor besar untuk menawarkan investasi di Indonesia.
Menurutnya, dari kunjungan awal LPI telah mendapatkan komitmen modal dari asing untuk mendanai pembangunan di Indonesia.
"Alhamdulillah komitmen awal pada saat ini sudah 9 setengah miliar dolar yang tentu bapak presiden menargetkan lebih tinggi di tahun ini dan tahun depan karena itu kita kemarin sudah mulai melakukan roadshow ke beberapa negara," ujar Erick dalam sebuah Webinar, Selasa (23/2/2021).
Mantan Ketua Inasgoc ini menuturkan, Indonesia punya potensi yang besar yang bisa dikembangkan oleh pihak asing. Salah satunya, memiliki sumber daya alam yang melimpah.
"Kita juga punya market yang besar. Sumber daya alam punya kekuatan tersendiri," ucap dia.
Namun Erick menegaskan, kehadiran LPI bukan untuk menarik utang dari asing. Ia menjelaskan, LPI sebagai perantara yang bisa mengelola investasi asing ke pembangunan-pembangunan di Indonesia.
"Kita terus melakukan pembangunan nasional proses nasional yang sangat penting melalui modal bukan hutang lagi karena itu pemerintah menaruh dana di situ selalu mengundang partner dari luar negeri yang percaya kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia," tegas Erick.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga merupakan Dewan Pengawas LPI berharap lembaga ini dikelola dengan sangat profesional guna memberikan manfaat yang luar biasa bagi negara, terutama dalam menyediakan anggaran pembangunan.
Baca Juga: Vaksin Gotong Royong untuk Pengusaha Agar Disalurkan Gratis ke Karyawan
"Berharap dengan sangat tinggi, LPI bisa bekerja sebagai SWF (soverign wealth fund) yang dikelola profesional dengan tata kelola baik dan jadi salah satu solusi bangun Indonesia tanpa ketergantungan terlalu besar pada APBN dan BUMN," kata Sri Mulyani dalam konfrensi persnya di Istana Negara, secara virtual tersebut, Selasa (16/2/2021).
Sri Mulyani menuturkan dengan terbentuknya dewan pengawas dan jajaran direkturnya lembaga ini kata dia sudah siap untuk mulai bekerja.
"Dari dewas telah selesaikan dengan mandat pemilihan dewan direktur dan tata kelola LPI, bagaimana sebagai rambu-rambu yang harus dijalankan dalam jalankan amanat INA," katanya.
Berita Terkait
-
Vaksin Gotong Royong untuk Pengusaha Agar Disalurkan Gratis ke Karyawan
-
Sri Mulyani Sadar Tak Selamanya Pembangunan Harus Dibiayai Utang
-
Beredar Isu Dahlan Iskan Meninggal, Isna Fitriana Meradang: Tega Bener
-
Sri Mulyani Klaim Banyak Investor Global Ingin Kerja Sama dengan INA
-
Resmi Bekerja, Sri Mulyani Berharap LPI Dikelola Secara Profesional
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok