Suara.com - Peningkatan kesadaran masyarakat atas kesehatan mendorong pakar ekonom dan kebijakan publik untuk merekomendasikan kebijakan yang suportif terhadap produk yang memiliki risiko lebih rendah, seperti produk tembakau alternatif.
Hal ini menjadi pembahasan utama dalam konferensi virtual yang diselenggarakan oleh Western Economics Association International (WEAI) pada pekan lalu.
Dalam konferensi tersebut, sejumlah akademisi dari Korea Selatan memaparkan hasil riset mereka terkait kebijakan pengendalian tembakau, di mana kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penggunaan konsumsi rokok yang memiliki risiko yang tinggi, tetapi juga memiliki manfaat dalam aspek ekonomi.
Profesor dari Sekolah Ekonomi Universitas Yonsei, Sun-Ku Hahn, mengatakan berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya, terdapat tendensi yang kuat bagi perokok untuk beralih ke produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko dan sepenuhnya berhenti merokok.
Selain itu, riset tersebut juga menyimpulkan bahwa produk tembakau alternatif terbukti tidak menjadi pintu masuk seseorang untuk mencoba rokok.
Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Ariyo Bimmo, menyambut baik hasil riset dari para akademisi dan ekonom kelas dunia tersebut.
Menurutnya, hal ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan pengendalian tembakau yang berfokus pada pengurangan risiko.
Selama ini kebijakan pengendalian tembakau masih mengabaikan temuan-temuan empiris yang menujukkan efektivitas penerapan pengendalian tembakau dengan pendekatan pengurangan risiko.
Contohnya adalah Korea Selatan. Meski Pemerintah Korea Selatan belum menerapkan kebijakan yang berbasis pengurangan risiko, namun mereka menyambut baik produk tembakau alternatif.
Baca Juga: Rokok Elektrik Dilarang di KTR? Begini Penjelasan Satpol PP Kota Joga
"Terbukti bahwa baru dengan penerimaan produk tembakau alternatif saja, mereka berhasil mengurangi jumlah perokoknya," ujar Ariyo Bimmo dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).
Bimmo menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi praktik kebijakan berbasis pengurangan risiko yang sudah berhasil diterapkan oleh sejumlah negara, seperti Jepang, Swedia, dan Selandia Baru.
Indonesia perlu melakukan riset yang mendalam mengenai produk tembakau alternatif, yang terdiri dari produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, snus, dan kantung nikotin, sehingga bisa mendapatkan fakta-fakta dan potensi yang dimiliki oleh produk tersebut.
"Informasi yang berdasarkan hasil kajian ilmiah mengenai profil risiko yang dimiliki oleh produk tembakau alternatif juga perlu disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya perokok dewasa, sehingga konsumen dapat menentukan pilihan yang berimbang berdasarkan informasi tersebut," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan