Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan program bantuan sosial tunai (bansos tunai/BST) hanya sampai April saja. Padahal, sebagian besar masyarakat yang terdampak covid-19 masih membutuhkan BST.
BST merupakan program bantuan tunai senilai Rp 300 ribu yang diberikan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak covid-19. Dalam proses penyalurannya, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia (Persero).
Mendengar BST cuma sampai April, sebagian besar KPM menyayangkannya. Sebab, mereka masih membutuhkan dana tersebut untuk persiapan puasa hingga Idulfitri nanti.
Selain itu, dana dari BST juga sangat membantu untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab, masih banyak KPM yang masih belum mendapatkan pekerjaan kembali akibat dampak dari pandemi covid-19.
Artini, salah satu KPM asal Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, misalnya. Sebelum pandemi, dia sempat bekerja di salah satu tempat salon kecantikan. Saat ini dia tidak bekerja lagi karena dampak dari pandemi covid-19.
Adanya BST ini menjadi berkah baginya. Sekalipun bantuan Rp 300 ribu dirasa masih kurang, dia tetap mensyukurinya. Terlebih untuk menghidupi anak-anaknya.
"Kalau bisa BST kembali diperpanjang. Setidaknya sampai Lebaran. Semoga pemerintah bisa mengetahui," kata Artini ditulis Jumat (9/4/2021).
Nasib sama juga dialami KPM lainnya, Sri Yanti, satu kelurahan dengan Artini. Dia yang pernah bekerja sebagai tukang cuci di sebuah apartemen, harus kehilangan sumber pendapatannya itu karena dampak dari pandemi covid-19.
Beruntung dia terpilih untuk mendapatkan BST dari Kemensos. Dia masih bisa berkesempatan untuk menghidupkan keluarganya. Oleh sebab itu, dia ingin agar BST kembali diperpanjang. Setidaknya hingga pandemi covid-19 usai.
Baca Juga: TOK! Tahun Ini Masyarakat Bogor Tak Dapat Bansos dari Pemerintah
"Sedih juga (BST tidak diperpanjang). Mudah-mudahan bisa berlanjut. Pemerintah juga harus mengerti keadaan kita, biar kita masih bisa bertahan hingga puasa dan Idulfitri," kata Yanti.
Persoalan Anggaran
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan BST tidak akan diperpanjang lagi setelah April. Menurutnya, pemerintah sudah tidak memiliki anggaran lagi untuk memperpanjang program BST.
"Tidak ada anggarannya untuk itu," kata Risma.
Menurutnya, kasus covid-19 di Indonesia dinilai sudah mulai melandai dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Masyarakat dinilai sudah bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Padahal, anggaran sebetulnya bisa disiapkan. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purwanto menjelaskan, pihaknya bisa menyiapkan anggaran selama ada usulan anggaran dari Mensos Risma.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah
-
Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?