Suara.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa mengalami penurunan. Ini merupakan buah hasil dari menggeliatnya aktivitas sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah.
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan, beberapa BUMDes di daerah melibatkan warga yang menjadi KPM BLT Dana Desa dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatifnya.
"Yang diperkirakan pendapatannya sudah cukup, sehingga dianggap tidak layak lagi menerima BLT," terang pria yang karib disapa Gus Menteri itu dalam rapat koordinasi (Rakor) tingkat menteri, terkait evaluasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan secara daring pada Senin (10/5/2021).
Menurut Gus Menteri, penurunan KPM BLT Dana Desa juga disebabkan banyaknya KPM BLT yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BLT Dana Desa yang diberikan sejak tahun lalu ini, memang bertujuan untuk menangani masyarakat desa terdampak Covid-19 yang belum terdata di dalam DTKS.
"Arahan dari Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), BLT Dana Desa diberikan untuk mengisi ruang kosong DTKS. Sekarang DTKS sudah tertata bagus. KPM BLT Dana Desa sudah banyak masuk DTKS yang tadinya belum masuk," ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Kata Gus Menteri, dana desa saat ini banyak digunakan untuk pencegehan dan penanganan Covid-19. Salah satu kegiatan tersebut yakni untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) di desa.
Gus Menteri menambahkan, saat ini, dia tengah melakukan pemantauan terhadap aktivitas ruang isolasi desa. Ruang isolasi desa sendiri telah digeliatkan sejak tahun 2020, untuk mencegah terjadinya penyebaran penularan covid-19 di desa.
"Memang pemanfaatannya (ruang isolasi desa) sudah tidak sebanyak dulu. Karena kesadarannya sekarang sudah mulai tinggi," pungkasnya.
Sebagai informasi, BLT Dana Desa hingga 8 Mei 2021 telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total dana sebesar Rp 2.266.497.600.000.
Baca Juga: Kemendes PDTT-Bank Mandiri Perkuat Sinergi dan Kerjasama
Berita Terkait
-
Viral! Oknum Wartawan Ngamuk di Balai Desa di Tasikmalaya, Tanya Dana Desa
-
Gunakan Dana Desa untuk Judi, Eks Kepala Kampung di Tulangbawang Dipenjara
-
Kejaksaan Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa di Aceh
-
Kemendes Ikut Gencar Sosialisasi Larangan Mudik Lebaran
-
Gandeng Kemendes dan UINSA, Kemnaker Berdayakan Masyarakat Desa
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Dorong Kolaborasi Hijau, Pegadaian Dukung Program 2.000 Pohon di Kaltim
-
Harga Durian Anjlok, Musang King Dijual Rp23 Ribu per Kg
-
Rekap Hari Ini: IHSG Ambruk, Rupiah Anjlok!
-
Sinyal Bahaya dari Perbankan: Kredit Agresif, Likuiditas Justru Kian Menipis!
-
Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Nasib Ditentukan Juli 2026
-
Prabowo Mau Stop Impor BBM: Kita Akan Swasembada Energi
-
IHSG Hancur Lebur! Anjlok 3,56% ke Level 5.883, Asing Ramai Jual BMRI dan DSSA
-
Pelemahan Tak Terbendung, Rupiah Hampir Balik Lagi ke Rp18.000
-
Purbaya Klaim Kemenkeu Belum Berencana Punya Saham BEI Meski Diizinkan UU P2SK
-
Purbaya Ngotot Tambah Layer Cukai untuk Legalisasi Rokok Ilegal