Suara.com - Juru Bicaru Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, buka suara tekait dengan adanya skenario Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga 6 minggu.
Menurutnya, belum ada keputusan dari manapun terkait dengan wacana tersebut.
"Ya kita tunggu saja," ujar Jodi saat dihubungi, Selasa (13/7/2021).
Jodi menuturkan dari hasil analisis selama 10 hari diberlakukan PPKM Darurat mobilitas di beberapa daerah mulai turun.
Ia mencontohkan di DKI Jakarta beberapa daerah mulai beralih status dari zona merah ke zona kuning.
"Kecuali Kepulauan seribu dan Jakarta Timur dan juga Yogya di Wilayah Kulon Progo. Kami terus meningkatkan pengetatan disemua wilayah dengan harapan dapat menurunkan mobility index hingga 50 persen ini," ucapnya.
Lebih lanjut, Jodi menjelaskan dengan turunnya mobilitas ini membuat penularan virus Covid-19 juga akan turun, sehingga berimbas pada penurunan kasus Covid-19.
"Ke depan masyarakat akan dapat langsung mengakses dashboard data harian pergerakan masyarakat agar dapat mengetahui informasi ini secara detail dan dapat diakses oleh siapa saja hingga bisa jadi bahan evaluasi tiap daerah," katanya.
Pemerintah disebeut telah menyiapkan skenario terburuk dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, jika kasus Covid-19 tidak turun sampai level 10 ribu kasus per hari. Rencananya kebijakan PPKM Darurat bakal diperpanjang oleh pemerintah selama 4 sampai 6 minggu.
Baca Juga: Di Tengah PPKM Darurat, SehatQ Hadirkan Sentra Vaksinasi di QBig BSD City Tangerang
Hal ini diungkapkan dari dokumen paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021).
Mengutip dokumen tersebut pada Selasa (13/7/2021) disebutkan bahwa akan ada beberapa dampak jika PPKM Darurat diberlakukan sampai 6 minggu.
Pertama, implikasinya kepada perekonomian adalah menurunnya tingkat konsumsi masyarakat yang diprediksi makin melambat di tengah pandemi Covid-19.
Kedua, laju pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tertahan. Sri Mulyani sendiri memperkirakan bahwa ekonomi Kuartal III 2021 akan di bawah 4 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
BUMN Energi Bidik Zero Fatality, Standar Jam Kerja Jadi Sorotan Utama
-
Tekan Biaya Logistik Nasional, IPC TPK Perkuat Digitalisasi dan Konsep Hub & Spoke
-
LHKPN Bupati Pati, Sudewo yang Kena OTT KPK: Asetnya Tersebar dari Jabar Sampai Jatim
-
CFX Optimistis Industri Kripto Tumbuh Positif di 2026
-
Apa Itu Web3 dan Bagaimana Fungsinya dalam Tatanan Ekonomi
-
Purbaya Kembali Singgung Aksi Demonstrasi Tahun Lalu: Lebih Baik Kerja Dibanding Demo
-
Lantik 14 Pejabat Baru, Mendag Budi Santoso: Bikin Kebijakan yang Berdampak ke Masyarakat
-
Purbaya Klaim BI Tetap Independen Meski Keponakan Prabowo Masuk Calon Deputi Gubernur
-
Perkuat Investasi Bisnis Indonesia-Korea, KB Bank Gelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul
-
Demi Kebutuhan Pabrik, DPR Desak ESDM Beri Tambahan Kuota RKAB ke Vale