Suara.com - Kementerian BUMN memastikan transformasi dan efisiensi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terus dilakukan dengan tepat dan cepat.
Hal ini diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir setelah Rapat Umum Tahunan (RUPST) Garuda Indonesia hari ini (13/8) memutuskan perubahan struktur, nomenklatur dan jajaran di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.
"Kementerian BUMN memastikan transformasi dan efisiensi terus terjadi di Garuda Indonesia, dengan mengurangi jumlah komisaris dari 5 menjadi 3 orang, serta jumlah direksi dari 8 orang menjadi 6 orang," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (13/8/2021).
Dalam perombakan tersebut, Erick juga memperkuat pengawasan perusahaan dengan mengangkat dua komisaris dengan keahlian dan rekam jejak yang tidak diragukan lagi di bidang restrukturisasi dan manajemen risiko perusahaan.
Ke depan, tutur Erick, tim manajemen Garuda Indonesia akan fokus pada dua hal utama. Pertama, perubahan model bisnis dengan fokus pada layanan penerbangan domestik.
Kedua, negosiasi dengan lessor, baik lessor yang memang memiliki hubungan B to B baik namun kontraknya perlu dinegosiasi ulang, juga lessor yang tersangkut kasus yang saat ini sudah masuk dalam proses hukum.
"Ini momen bagi Garuda Indonesia untuk bersih-bersih dari permasalahan keuangan dan kinerja operasional, serta menata kembali fundamental bisnisnya. Setiap prosesnya akan saya kawal penuh," imbuhnya.
Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perombakan itu sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan hari ini.
Dari daftar direksi dan komisaris yang disebar oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, pemegang saham yang mayoritas dipegang pemerintah sepakat untuk menghilangkan posisi Wakil Direktur Utama yang sebelumnya diduduki oleh Donny Oskaria.
Baca Juga: Jajaran Direksi Berkurang, Bos Garuda Indonesia Sebut Bagian dari Efesiensi
Selain itu, juga pemegang saham juga sepakat menghilangkan jabatan Direktur Niaga dan Kargo yang sebelumnya diemban oleh Mohammad R Pahlevi.
Dari sisi jajaran Komisaris, pemegang saham juga menggeser posisi Komisaris Utama yang sebelumnya diduduki oleh Triawan Munaf digantikan oleh Timur Sukirno.
Kemudian, dua komisaris independen yaitu Elisa Lumbantoruan dan Yenny Wahid juga digeser dari posisinya.
Lalu, Peter F Gontha juga tidak lagi menjadi sebagai komisaris dan Chairal Tanjung yang tadinya menjabat Wakil Komisaris Utama, kini hanya menjadi Komisaris.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
OJK: Pasar Saham Domestik Stabil, Asing Masih Beli
-
PLN Salurkan Sambung Listrik Gratis untuk 2.533 Keluarga Prasejahtera Lewat Donasi Pegawai
-
Menko Pangan: Kopdes Merah Putih Tak Akan Batasi Perkembangan Ritel Modern
-
PGN Kejar Target Distribusi Gas 877 BBTUD di Jawa Tengah dan Jatim
-
Pangkas Rantai Distribusi, Zulhas Gandeng Koperasi Desa Merah Putih Salurkan Bansos
-
Silaturahmi Makin Mudah, Gojek Hadirkan Solusi Mobilitas Selama Ramadan & Lebaran
-
IHSG Tergelincir ke 7.389, Konflik Perang Iran-AS Bikin Investor Waspada
-
Purbaya Terburu-buru! Mendadak Prabowo Minta Para Menteri Kumpul di Danantara Sore Ini, Ada Apa?
-
Purbaya Buka-bukaan Soal Tekor APBN 2026: Ya Memang Kita Desain Defisit
-
Rupiah Ditutup ke Level Rp16.886 per Dolar AS, Analis: BI Tak Bisa Terus Intervensi