Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyindir pemerintah soal perbedaan aturan karantina antara pejabat pemerintah dengan rakyat jelata, sindiran tersebut diutarakan Susi Pudjiastuti lewat akun Twitter pribadi miliknya.
Ternyata cuitan Susi Pudjiastuti ini terdengar juga oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menurut Luhut kebijakan perbedaan aturan karantina ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja tetapi hampir dilakukan di seluruh negara di dunia, tujuannya kata dia agar pelaksanaan tata kenegaraan tetap jalan.
"Karena mekanisme bernegara harus terus jalan. Tapi tentu dengan pengawasan ketat," kata Luhut dalam konferensi pers Update Penanganan Pandemi Covid-19 secara virtual, Senin (27/12/2021).
Luhut pun meminta soal aturan ini jangan disalahartikan dan seolah-olah negara tidak adil kepada rakyatnya.
"Jadi jangan dibentrok dan diadukan antara pejabat pemerintah, orang berada dan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat kalau bicara seperti itu," tegas Luhut.
Luhut menegaskan bahwa negara dalam membuat aturan sudah mempertimbangkan banyak hal termasuk juga soal aturan karantina bagi pejabat dan rakyat.
"Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini, dengan pengalaman kita selama ini, kita akan memberi yang terbaik buat republik ini," katanya.
Sebelumnya pada 21 Desember 2021, Susi Pudjiastuti mencuitkan soal aturan kebijakan karantina yang berbeda bagi pejabat dan rakyat. Dirinya pun meminta pencerahan soal perbedaan aturan ini.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri? Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat/VIP? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/pelit? Kenapa cara karantina berbeda," cuit Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: Pandemi Terkendali, Luhut: Masyarakat Bisa Beraktivitas di Penghujung Tahun
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Purbaya Akan Tambah Perusahaan Pemungut Pajak Toko Online di Ecommerce
-
DPR Siap Cecar Tiktok yang Dituding Tahan Duit UMKM hingga Triliunan Rupiah
-
Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Tak Untungkan Mitra Pengemudi
-
Minyak Dunia Anjok, Mengapa Harga Pertamax Tak Ikut Turun?
-
Kapal Tanker Pertamina Berhasil Lolos dari Selat Hormuz, Sisanya Menunggu Aman
-
Rupiah Menuju Rp18.000 per Dolar AS Lagi, Akan Menguat Jika Investor Asing Kembali ke Indonesia
-
Bukan Pemain, Manchester United Mau Beli Kredit Karbon Indonesia
-
Antrean BBM Surabaya-Gresik Mulai Terurai, BPH Migas dan Pertamina Perkuat Distribusi
-
Stok Batu Bara Normal, Bos PLN Janji Tak Ada Mati Lampu
-
RI Mulai Dagang Karbon Kehutanan, Potensinya Rp5 Triliun