Suara.com - Merespons perkembangan harga kedelai dunia yang terus bergerak naik, pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk memastikan ketersediaan kedelai dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Lebih jauh lagi, harga dan ketersediaan kedelai secara lebih luas juga berpengaruh pada penyediaan bahan makanan bagi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa harga kedelai pada minggu II Februari 2022 mencapai 15,77 USD/bushels atau naik sebesar 18,9 persen dibanding minggu I Januari 2022 yang mencapai 13,26 USD/bushels.
Hal ini berdampak kepada harga kedelai impor di tingkat perajin menjadi berkisar sebesar Rp 11.631,00/kg.
“Kenaikan harga kedelai berpotensi mempengaruhi minat perajin untuk memproduksi tahu dan tempe sehingga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe," kata Musdhalifah dalam keterangan persnya, Minggu (27/2/2022).
Adapun penyebab kenaikan harga kedelai di pasar global karena adanya gangguan cuaca kering yang melanda Amerika Selatan selama 2 bulan terakhir sehingga mengganggu produksi kedelai di negara Brazil, Argentina, dan Paraguay.
Berdasarkan laporan USDA Februari 2022, sejak Desember 2021 produksi ketiga negara produsen tersebut mengalami penurunan lebih dari 18 juta ton. Penurunan produksi tersebut berdampak pada harga kedelai di pasar global yang mengalami kenaikan secara signifikan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan para importir untuk memastikan komitmen penyediaan bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe.
Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak atas kenaikan harga kedelai yang dirasakan pada sekitar 150.000 UMKM tahu dan tempe yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai.
Baca Juga: Warganet Bombardir Twit Jokowi 'Setop Perang': Urus Dulu Minyak Goreng, Tahu-Tempe, JHT!
Selain itu, Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang juga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung keberlangsungan usaha pengrajin tahu dan tempe, salah satunya dengan mendukung penyediaan bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri.
Berita Terkait
-
Warganet Bombardir Twit Jokowi 'Setop Perang': Urus Dulu Minyak Goreng, Tahu-Tempe, JHT!
-
Penuhi Kebutuhan Kedelai, Kementan Siap Kembangkan Benih Nasional
-
Kembangkan 52 Ribu Hektare di 16 Daerah, Tahun Ini Pemerintah Jamin Ketersediaan Kedelai
-
Kedelai Lokal dari Grobogan Bisa Bersaing dengan Kedelai Impor asal Amerika Serikat
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang